Ketika Hampir Semua Berada di Dalam Pemerintahan, Siapa yang Menguji Kekuasaan?

Sebuah rapat parlemen tidak harus berlangsung gaduh untuk membuktikan bahwa demokrasi bekerja. Perdebatan keras juga tidak otomatis menandakan pengawasan yang bermutu. Ukurannya lebih sederhana: apakah sebuah kebijakan besar telah diuji sebelum disetujui? Apakah pemerintah menjelaskan biaya, risiko, dan dasar keputusannya? Apakah parlemen bersedia mengubah atau menolak rancangan ketika bukti tidak mendukungnya?

Pertanyaan itu menjadi semakin penting ketika koalisi pendukung pemerintah mencakup sebagian besar kekuatan politik dan banyak partai mempunyai perwakilan di kabinet. Indonesia tidak mengenal status oposisi resmi seperti dalam sistem parlementer tertentu. Partai dapat mendukung pemerintah, mengambil posisi berbeda pada isu tertentu, atau mengubah hubungannya tanpa prosedur khusus untuk menjadi “oposisi”.

Susunan DPR periode 2024–2029 terdiri atas delapan fraksi: PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Di luar parlemen, partai yang tidak memenuhi ambang batas tidak mempunyai kursi untuk menjalankan instrumen pengawasan DPR. Ketika sebagian besar fraksi memilih bekerja dekat dengan pemerintah, muncul persoalan kelembagaan yang lebih penting daripada label politik: dari mana koreksi terhadap kekuasaan akan datang?

## Oposisi bukan sekadar suara yang paling keras

Oposisi sering dibayangkan sebagai pihak yang menolak seluruh kebijakan pemerintah. Gambaran ini tidak terlalu berguna. Penolakan otomatis dapat sama dangkalnya dengan persetujuan otomatis. Dalam demokrasi, fungsi oposisi adalah menciptakan biaya bagi keputusan yang buruk: meminta dokumen, menguji asumsi, memperlihatkan pihak yang dirugikan, menawarkan alternatif, dan memaksa pengambil keputusan mempertanggungjawabkan pilihannya.

Fungsi tersebut dapat dijalankan oleh partai di luar pemerintah, tetapi tidak hanya oleh mereka. Anggota DPR dari partai pendukung pemerintah tetap mempunyai mandat konstitusional sebagai wakil rakyat. Mereka tidak dipilih untuk menjadi cabang komunikasi kementerian. Dukungan terhadap presiden tidak menghapus kewajiban memeriksa penggunaan anggaran dan pelaksanaan undang-undang.

Masalah muncul ketika kedekatan politik mengurangi insentif untuk bertanya. Kritik dapat dianggap mengganggu kekompakan koalisi. Rapat kerja berubah menjadi seremoni pemaparan program. Pembahasan rancangan undang-undang mengejar kecepatan tanpa memberi waktu memadai untuk membaca naskah, mendengar kelompok terdampak, atau membandingkan pilihan kebijakan.

Koalisi luas memang dapat mengurangi kebuntuan. Pemerintah lebih mudah memperoleh dukungan bagi anggaran dan legislasi. Akan tetapi, kemampuan mengambil keputusan cepat bukan ukuran tunggal pemerintahan efektif. Keputusan yang cepat tetapi tidak diuji dapat memindahkan biaya kepada publik selama bertahun-tahun.

## Kotak perkakas yang sudah dimiliki DPR

DPR sebenarnya mempunyai instrumen pengawasan yang kuat. Konstitusi memberi tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, anggota dapat meminta keterangan dalam rapat kerja, membentuk panitia kerja, melakukan kunjungan pengawasan, serta menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak interpelasi memungkinkan DPR meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas. Hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan. Hak menyatakan pendapat memberi ruang bagi DPR menyampaikan penilaian atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk tindak lanjut dari interpelasi dan angket.

Namun, pengawasan tidak harus menunggu penggunaan hak yang dramatis. Kerja paling penting sering berlangsung dalam pemeriksaan rutin: membandingkan target dengan realisasi anggaran, meminta penjelasan mengenai pengadaan, membaca laporan audit, menguji perubahan indikator, serta mengikuti tindak lanjut rekomendasi.

Komisi-komisi DPR dapat meminta kementerian membuka data yang mendasari program. Badan Anggaran dapat mempertanyakan asumsi dan prioritas belanja. Badan Legislasi dapat memastikan rancangan undang-undang mempunyai naskah akademik yang layak dan partisipasi yang bermakna. Setiap anggota dapat menggunakan rapat terbuka untuk membuat jejak pertanggungjawaban yang dapat diperiksa publik.

Kualitas pengawasan karena itu tidak cukup dinilai dari jumlah rapat. Yang perlu dilihat adalah dokumen apa yang dibuka, pertanyaan apa yang dijawab, rekomendasi apa yang diterbitkan, dan apakah pemerintah menindaklanjutinya.

## Kekuasaan anggaran adalah ujian sesungguhnya

Pidato kritis mudah disampaikan karena tidak selalu mempunyai akibat. Sikap politik menjadi lebih jelas ketika DPR membahas uang.

Anggaran menunjukkan prioritas yang sebenarnya. Program dapat terdengar menjanjikan, tetapi parlemen perlu memeriksa sumber pembiayaan, biaya beberapa tahun ke depan, kapasitas pelaksana, risiko pembengkakan, serta program lain yang dikurangi untuk membayarnya. DPR juga perlu membedakan keluaran dan hasil. Jumlah gedung, aplikasi, bantuan, atau kegiatan tidak menjawab apakah masalah publik benar-benar berkurang.

Laporan hasil pemeriksaan BPK menyediakan bahan penting untuk fungsi tersebut. Temuan audit seharusnya tidak berhenti pada penyerahan dokumen dan janji perbaikan. Komisi terkait dapat memantau rekomendasi, menetapkan tenggat penjelasan, serta meminta alasan ketika masalah yang sama berulang.

Di sinilah koalisi besar menghadapi ujian. Apakah fraksi pendukung pemerintah bersedia menahan atau mengubah anggaran yang bukti kesiapan dan manfaatnya belum memadai? Jika persetujuan politik selalu datang lebih dahulu daripada pemeriksaan, fungsi anggaran hanya menjadi pengesahan.

## Pengawasan tidak boleh bergantung pada satu partai

Demokrasi yang sehat tidak menyerahkan seluruh fungsi koreksi kepada satu partai yang kebetulan berada di luar kabinet. Partai dapat berubah sikap, pemimpinnya dapat bernegosiasi, dan kepentingannya tidak selalu sama dengan kepentingan publik. Sistem yang tangguh membutuhkan banyak pusat pemeriksaan.

BPK memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. KPK menangani pencegahan dan penindakan korupsi sesuai kewenangannya. Ombudsman mengawasi pelayanan publik. Komnas HAM, Komisi Informasi, lembaga peradilan, dan berbagai badan pengawas lain mempunyai mandat masing-masing. Mereka bukan pengganti DPR, tetapi dapat menghasilkan fakta, keputusan, dan rekomendasi yang membatasi tindakan sewenang-wenang.

Kemandirian lembaga-lembaga tersebut harus dijaga melalui proses pemilihan pimpinan, anggaran, akses informasi, serta perlindungan dari tekanan. Sebuah lembaga pengawas dapat memiliki kewenangan di atas kertas tetapi lemah jika temuannya diabaikan, anggarannya tergantung pada pihak yang diawasi, atau jabatan pimpinannya diperlakukan sebagai pembagian pengaruh.

Pengadilan juga memegang peran korektif. Warga dapat menguji peraturan, keputusan administrasi, atau undang-undang melalui jalur yang tersedia. Namun, proses hukum membutuhkan waktu, biaya, dan kapasitas. Pengujian di pengadilan seharusnya menjadi lapisan perlindungan, bukan alasan bagi parlemen untuk meloloskan kebijakan bermasalah lalu menyerahkan seluruh koreksi kepada hakim.

## Pers dan masyarakat sipil sebagai sistem peringatan dini

Banyak persoalan publik pertama kali terlihat bukan melalui rapat resmi, melainkan melalui laporan jurnalis, penelitian kampus, advokasi organisasi masyarakat sipil, pengaduan warga, dan pengalaman pekerja lapangan. Mereka dapat menemukan perbedaan antara laporan pusat dan kenyataan pelaksanaan.

Pers tidak memiliki hak angket, tetapi dapat meminta dokumen, mempertemukan keterangan yang bertentangan, serta menjaga isu tetap terlihat. Masyarakat sipil tidak dapat membatalkan anggaran, tetapi dapat menganalisis rancangan, mewakili kelompok terdampak, dan menawarkan pilihan kebijakan. Akademisi dapat menguji klaim melalui metode yang lebih panjang daripada siklus pemberitaan.

Kontribusi tersebut hanya bekerja jika akses informasi tersedia dan kritik tidak diperlakukan sebagai permusuhan. Pemerintah serta DPR perlu menerbitkan rancangan, data, risalah, dan dasar analisis sebelum keputusan terkunci. Konsultasi yang dilakukan setelah kesepakatan politik tercapai hanyalah sosialisasi dengan nama lain.

Pers dan masyarakat sipil juga perlu diperiksa. Mereka dapat keliru, mempunyai bias, atau membawa kepentingan. Jawabannya bukan menutup akses, melainkan meminta bukti, transparansi pendanaan, koreksi terbuka, dan debat yang dapat diuji.

## Stabilitas yang tidak takut diperiksa

Koalisi luas tidak otomatis buruk. Dalam negara dengan sistem presidensial multipartai, kerja sama antarkekuatan politik sering diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Stabilitas dapat membantu kebijakan jangka panjang dan mengurangi kebuntuan.

Namun, stabilitas yang sehat berbeda dari ketiadaan koreksi. Pemerintah yang kuat seharusnya mampu menjawab pertanyaan sulit tanpa menganggapnya ancaman. Parlemen yang mendukung pemerintah seharusnya dapat memperbaiki kebijakan tanpa merasa sedang menjatuhkan sekutu. Mengakui kelemahan program bukan kekalahan politik jika koreksi mencegah kerugian yang lebih besar.

Kita tidak perlu menunggu munculnya satu blok oposisi besar untuk menguji kekuasaan. Yang diperlukan adalah DPR yang menggunakan instrumennya, lembaga pengawas yang mandiri, pengadilan yang dapat diakses, pers yang bebas, data yang terbuka, dan masyarakat sipil yang mempunyai ruang untuk bekerja.

Pertanyaan “siapa yang menguji kekuasaan?” tidak semestinya mempunyai satu jawaban. Justru ketika hampir semua kekuatan politik berada dekat dengan pemerintahan, jawabannya harus tersebar di banyak tempat. Demokrasi lebih aman ketika tidak ada satu pintu yang dapat ditutup untuk menghentikan seluruh pengawasan.