Sekolah Kejuruan Tidak Bisa Menebak Masa Depan Sendirian

Sekolah menengah kejuruan memikul janji yang sangat konkret. Murid datang bukan hanya untuk memperoleh ijazah, melainkan untuk mempelajari kemampuan yang dapat dipakai memasuki dunia kerja. Bengkel, laboratorium, praktik, dan kompetensi keahlian dibangun di sekitar janji tersebut.

Masalahnya, pekerjaan berubah lebih cepat daripada sekolah. Peralatan diperbarui, perangkat lunak berganti, proses produksi diotomatisasi, standar keselamatan berkembang, dan kebutuhan perusahaan berpindah mengikuti investasi. Program keahlian yang tampak menjanjikan ketika seorang murid masuk kelas X dapat menghadapi pasar berbeda tiga tahun kemudian.

Sekolah kemudian diminta menjadi peramal. Ia harus menentukan jurusan, membeli peralatan, melatih guru, dan menerima murid berdasarkan perkiraan tentang pekerjaan masa depan. Ketika lulusan kesulitan memperoleh pekerjaan, sekolah sering menjadi pihak pertama yang disalahkan.

Padahal, transisi dari sekolah ke pekerjaan bukan satu lompatan yang dapat diselesaikan oleh ruang kelas. Ia merupakan rantai. Informasi pasar kerja, rancangan kurikulum, kemampuan guru, praktik di industri, sertifikasi, perekrutan, serta dukungan setelah kelulusan harus saling terhubung. Jika satu mata rantai putus, lulusan menanggung akibatnya.

## Mata rantai pertama: mengetahui pekerjaan yang benar-benar ada

Sekolah perlu mengetahui bukan hanya sektor mana yang sedang tumbuh, tetapi pekerjaan apa yang tersedia di wilayahnya, keterampilan apa yang diminta, berapa banyak tenaga yang dibutuhkan, dan seberapa cepat kebutuhan itu berubah. Informasi tingkat nasional saja tidak cukup. Struktur pekerjaan di kawasan industri berbeda dari kabupaten pertanian, wilayah pertambangan, atau kota yang ekonominya bertumpu pada jasa.

Data Badan Pusat Statistik secara konsisten menunjukkan bahwa lulusan SMK menghadapi tingkat pengangguran terbuka yang tinggi dibandingkan dengan banyak jenjang pendidikan lain. Angka tersebut tidak membuktikan bahwa pendidikan kejuruan gagal secara keseluruhan. Sebagian lulusan bekerja di sektor informal, melanjutkan pendidikan, menunggu pekerjaan yang dianggap sesuai, atau berada di daerah dengan kesempatan kerja terbatas. Namun, pola itu menunjukkan bahwa mencetak lulusan dengan label kompetensi tertentu tidak otomatis menciptakan permintaan terhadap tenaganya.

Karena itu, pembukaan dan kelanjutan program keahlian harus didasarkan pada informasi yang dapat diperiksa. Pemerintah daerah bersama dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, asosiasi industri, dan badan perencanaan perlu menerbitkan proyeksi kebutuhan yang diperbarui secara berkala. Sekolah harus dapat melihat lowongan, investasi baru, pekerjaan yang menurun, kisaran upah, serta kompetensi yang paling sering diminta.

Data tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai ramalan pasti. Tujuannya memberi dasar yang lebih baik daripada intuisi, tren sesaat, atau permintaan orang tua terhadap jurusan yang sedang populer.

## Mata rantai kedua: industri tidak cukup hadir saat penandatanganan

Kerja sama sekolah dan industri sering terlihat melalui nota kesepahaman, kunjungan, atau foto penyerahan peralatan. Hubungan semacam itu baru bernilai jika mengubah pengalaman belajar.

Industri perlu membantu memeriksa standar kompetensi, memberi kesempatan guru memperbarui keterampilan, menyediakan instruktur praktisi, serta menjelaskan perubahan proses kerja. Sekolah tetap memegang tanggung jawab pendidikan; perusahaan tidak boleh menentukan kurikulum hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek satu pabrik. Namun, tanpa pengetahuan dari tempat kerja, praktik sekolah mudah tertinggal dari alat, prosedur, dan budaya keselamatan yang sebenarnya.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi mengarahkan penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan. Ia juga menempatkan tanggung jawab pada banyak pihak, dari pemerintah pusat dan daerah hingga lembaga pendidikan serta pelaku usaha.

Kerangka lintas lembaga ini penting karena sekolah tidak mempunyai kuasa untuk menciptakan lowongan, menetapkan standar industri, atau mengatur investasi. Sebaliknya, perusahaan tidak mempunyai mandat untuk menggantikan pendidikan umum yang dibutuhkan murid sebagai warga dan pembelajar sepanjang hayat. Keduanya harus bertemu tanpa menghapus batas peran masing-masing.

Ukuran kerja sama bukan jumlah mitra yang tercantum di brosur. Ukurannya adalah berapa banyak guru yang memperoleh pengalaman industri relevan, berapa murid mengikuti praktik bermutu, kompetensi apa yang diperbarui, dan berapa lulusan memasuki pekerjaan dengan kondisi yang layak.

## Mata rantai ketiga: magang harus menjadi pembelajaran, bukan tenaga murah

Praktik kerja lapangan dapat menjadi jembatan paling nyata antara sekolah dan pekerjaan. Murid belajar menghadapi jadwal, standar kualitas, peralatan, pelanggan, rekan kerja, dan masalah yang tidak selalu muncul dalam simulasi kelas.

Namun, berada di tempat kerja belum tentu berarti belajar. Murid dapat diberi tugas berulang tanpa pendampingan, ditempatkan pada pekerjaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya, atau hanya membantu pekerjaan dasar. Dalam kasus lain, biaya transportasi dan makan membuat kesempatan magang lebih mudah diakses oleh keluarga yang mampu.

Magang bermutu membutuhkan tujuan belajar yang tertulis, pembimbing di sekolah dan tempat kerja, tugas yang meningkat tingkat kesulitannya, perlindungan keselamatan, mekanisme pengaduan, serta penilaian yang dapat menjelaskan kemampuan murid. Waktu magang juga harus cukup untuk belajar, tetapi tidak boleh menggantikan pekerja reguler dengan tenaga murah.

ILO menempatkan mutu pemagangan pada kerangka yang mencakup hak, perlindungan, remunerasi atau dukungan keuangan yang layak, keselamatan, serta akses yang setara. Prinsip tersebut relevan bagi murid SMK sekalipun bentuk praktiknya berbeda dari hubungan kerja penuh. Status sebagai pelajar tidak membuat risiko kecelakaan, pelecehan, atau eksploitasi menjadi kurang nyata.

Sekolah perlu berani menghentikan kerja sama dengan tempat yang tidak menyediakan pembelajaran dan perlindungan. Kekurangan lokasi magang bukan alasan untuk mengirim murid ke pengalaman yang buruk.

## Mata rantai keempat: keterampilan khusus membutuhkan fondasi luas

Pendidikan kejuruan selalu menghadapi ketegangan antara keterampilan khusus dan kemampuan umum. Perusahaan mungkin membutuhkan operator untuk perangkat tertentu hari ini, tetapi mesin tersebut dapat diganti lima tahun lagi. Jika murid hanya dilatih mengikuti langkah tanpa memahami prinsip, kompetensinya cepat kehilangan nilai.

Murid tetap membutuhkan membaca, matematika, komunikasi, pemecahan masalah, kemampuan digital, kerja sama, dan pemahaman keselamatan. Fondasi ini bukan tambahan akademik yang mengurangi kejuruan. Ia memungkinkan lulusan mempelajari peralatan baru, berpindah peran, membaca manual, menghitung risiko, dan menjelaskan masalah kepada tim.

Temuan Bank Dunia mengenai pendidikan dan keterampilan di Indonesia menekankan pentingnya kecocokan antara kemampuan pekerja dan kebutuhan pekerjaan, sekaligus mutu kemampuan dasar. Kesenjangan keterampilan tidak selalu berarti sekolah belum mengajarkan aplikasi terbaru. Ia dapat berasal dari lemahnya kemampuan memahami instruksi, menerapkan pengetahuan pada situasi baru, atau belajar secara mandiri.

Spesialisasi yang terlalu sempit juga berisiko mengunci lulusan pada pasar kerja kecil. Program keahlian perlu menyediakan kompetensi inti yang dapat digunakan pada beberapa pekerjaan, kemudian memberi ruang untuk modul khusus sesuai kebutuhan daerah dan mitra industri.

## Mata rantai kelima: kelulusan bukan akhir tanggung jawab

Banyak sekolah mengetahui siapa yang lulus, tetapi tidak selalu mengetahui apa yang terjadi enam bulan atau satu tahun kemudian. Tanpa penelusuran lulusan yang konsisten, sekolah tidak dapat membedakan program yang benar-benar mengantar murid ke pekerjaan dari program yang hanya menghasilkan nilai ujian baik.

Data penelusuran perlu menjawab apakah lulusan bekerja, menganggur, melanjutkan pendidikan, berwirausaha, atau tidak aktif; apakah pekerjaannya sesuai dengan bidang belajar; berapa lama masa tunggunya; serta bagaimana kondisi dan keberlanjutan pekerjaannya. Persentase “terserap” saja dapat menyesatkan jika pekerjaan berlangsung singkat, tidak aman, atau tidak memberi penghasilan layak.

Bursa kerja khusus di sekolah dapat membantu, tetapi fungsinya harus melampaui menyebarkan lowongan. Murid membutuhkan bantuan menyusun lamaran, menghadapi wawancara, memahami kontrak, mengenali penipuan, dan menilai tawaran kerja. Lulusan yang belum memperoleh pekerjaan juga membutuhkan jalur kembali untuk konseling, pelatihan tambahan, atau rujukan.

Informasi dari alumni harus kembali ke kurikulum. Jika banyak lulusan gagal pada kompetensi tertentu, sekolah perlu memperbaiki pengajaran. Jika pekerjaan yang tersedia bergeser, pemerintah daerah perlu meninjau kapasitas program. Jika satu mitra industri terus merekrut tanpa memberi kondisi layak, kerja sama perlu dievaluasi.

## Berhenti mengukur keberhasilan dari gedung dan jurusan

Revitalisasi vokasi mudah terlihat melalui pembangunan laboratorium, pembelian mesin, sertifikat, atau pembukaan jurusan baru. Semua itu adalah masukan, bukan hasil akhir. Peralatan mahal dapat menganggur karena guru belum dilatih, bahan praktik tidak tersedia, atau teknologi industri telah berubah.

Keberhasilan seharusnya diukur dari rantai transisi: mutu kemampuan dasar, kompetensi teknis, kualitas magang, waktu tunggu kerja, kesesuaian pekerjaan, keberlanjutan karier, upah, keselamatan, dan kesempatan melanjutkan pendidikan. Data perlu dipilah menurut jenis kelamin, disabilitas, wilayah, dan latar belakang ekonomi agar rata-rata tidak menyembunyikan kelompok yang tertinggal.

Sekolah kejuruan tidak dapat menjamin setiap lulusan langsung bekerja. Keadaan ekonomi, keputusan investasi, teknologi, dan kebijakan ketenagakerjaan berada di luar kendalinya. Namun, sistem dapat berhenti meminta sekolah menebak semuanya sendirian.

Pemerintah harus menyediakan informasi pasar kerja dan koordinasi. Industri harus terlibat dalam pembelajaran serta menawarkan praktik yang bermutu. Sekolah harus menggabungkan fondasi luas dengan kompetensi teknis yang relevan. Layanan tenaga kerja harus membantu lulusan melewati proses perekrutan. Semua pihak harus menggunakan data alumni untuk memperbaiki keputusan berikutnya.

Janji SMK bukan mencetak pekerja untuk satu mesin yang mungkin segera usang. Janjinya adalah memberi anak muda pijakan untuk memasuki pekerjaan, terus belajar, dan berpindah ketika dunia berubah. Janji itu hanya dapat dipenuhi oleh sebuah rantai yang bekerja—bukan oleh sekolah yang dipaksa meramal masa depan sendirian.