Partai Politik Itu Mahal—Pertanyaannya, Siapa yang Membayar?

Bayangkan tagihan sebuah partai politik selama satu tahun. Kantor pusat dan kantor daerah harus dipelihara. Pegawai dan tenaga administrasi perlu dibayar. Rapat, pendidikan kader, penyusunan kebijakan, penelitian, komunikasi publik, serta sistem keanggotaan membutuhkan biaya. Ketika pemilu mendekat, tagihan bertambah dengan pencalonan, kampanye, saksi, logistik, iklan, dan konsolidasi di ribuan wilayah.

Partai politik adalah organisasi mahal. Masalahnya bukan terletak pada kenyataan bahwa partai membutuhkan uang. Demokrasi memang memerlukan infrastruktur. Masalah yang lebih penting adalah siapa yang membayar, apa yang diharapkan sebagai imbalan, dan apakah publik dapat melihat hubungan tersebut.

Pembicaraan tentang pendanaan partai sering terjebak dalam dua posisi yang sama-sama terlalu sederhana. Posisi pertama menganggap partai seharusnya membiayai dirinya sendiri sehingga negara tidak perlu mengeluarkan uang. Posisi kedua menganggap penambahan subsidi negara dengan sendirinya akan membersihkan politik. Keduanya mengabaikan kenyataan bahwa uang akan tetap masuk. Jika bukan melalui mekanisme terbuka dan dapat diperiksa, ia akan mencari jalan melalui ketergantungan kepada elite, penyandang dana besar, atau transaksi yang tidak tercatat.

## Tagihan rutin yang jarang terlihat

Masyarakat paling mudah melihat uang politik pada musim kampanye: baliho, panggung, kaus, iklan, kendaraan, dan pertemuan massa. Padahal, biaya partai tidak berhenti setelah suara dihitung. Organisasi yang serius harus bekerja di antara dua pemilu.

Partai semestinya merekrut dan melatih anggota, menyusun posisi atas rancangan undang-undang, mengawasi wakilnya, mengembangkan kepemimpinan perempuan dan kelompok muda, serta menjaga kantor daerah tetap berfungsi. Semua itu membutuhkan sumber pendapatan yang stabil.

Secara hukum, partai dapat memperoleh uang dari iuran anggota, sumbangan yang sah, dan bantuan keuangan pemerintah. Persoalannya, iuran anggota belum menjadi fondasi kuat bagi banyak partai. Ketika keanggotaan tidak diikuti kontribusi rutin, organisasi bergantung pada pengurus, pejabat terpilih, calon, atau penyumbang besar.

Ketergantungan seperti itu mempunyai harga politik. Orang yang menutup biaya kantor atau kampanye dapat memperoleh pengaruh lebih besar dalam pencalonan, penentuan jabatan internal, atau sikap partai terhadap kebijakan. Pengaruh tersebut tidak selalu berbentuk kesepakatan tertulis. Ia dapat bekerja melalui rasa utang, akses khusus, atau pemahaman bahwa dukungan berikutnya bergantung pada keputusan hari ini.

Kita akhirnya menghadapi paradoks. Partai merupakan lembaga publik yang menentukan calon pemimpin dan arah kebijakan, tetapi mesin keuangannya dapat bekerja seperti urusan privat segelintir orang.

## Mengapa dana kampanye tidak menceritakan semuanya

Laporan dana kampanye penting, tetapi tidak sama dengan laporan keuangan partai secara keseluruhan. Dana kampanye hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran dalam ruang serta periode yang ditentukan aturan pemilu. Biaya membangun jaringan bertahun-tahun, pemeliharaan organisasi, proses internal pencalonan, atau aktivitas yang berlangsung sebelum periode kampanye dapat berada di luar gambar tersebut.

Bawaslu dalam kajian pengawasan dana kampanye Pemilu 2024 menempatkan transparansi, kepatuhan pelaporan, dan kemampuan pengawasan sebagai persoalan penting. Tantangannya bukan sekadar apakah peserta menyerahkan laporan tepat waktu. Pengawasan harus dapat menilai apakah isi laporan masuk akal jika dibandingkan dengan kegiatan yang benar-benar terlihat.

Laporan yang lengkap secara administratif belum tentu menggambarkan seluruh arus dana. Harga barang dan jasa dapat dinilai terlalu rendah, kegiatan dapat dibiayai pihak lain, atau dukungan nonuang tidak dicatat secara memadai. Pengawasan menjadi lebih sulit ketika transaksi tersebar di banyak tingkatan partai dan dilakukan melalui berbagai pelaksana.

Masalah pendanaan juga tidak selesai dengan membatasi nilai sumbangan. Batas hanya berguna jika identitas pemberi dapat diverifikasi, hubungan antarpenyumbang diketahui, pemilik manfaat perusahaan terlihat, dan sanksi dapat diterapkan. Tanpa itu, satu kepentingan dapat membagi dana melalui beberapa nama atau saluran.

## Uang negara bukan hadiah bagi elite

Bantuan keuangan pemerintah kepada partai sering menimbulkan keberatan yang mudah dipahami. Mengapa pajak warga diberikan kepada organisasi yang tingkat kepercayaannya kerap rendah? Mengapa partai yang telah memperoleh kursi dan kekuasaan masih harus dibiayai publik?

Jawabannya bukan bahwa partai berhak menerima uang tanpa syarat. Alasannya adalah demokrasi mempunyai biaya, dan biaya yang dibayar secara terbuka dapat lebih aman daripada biaya yang diam-diam ditukar dengan pengaruh.

Pemerintah pusat memberikan bantuan berdasarkan perolehan suara kepada partai yang memperoleh kursi di DPR. Pemerintah daerah menjalankan skema serupa untuk partai yang memperoleh kursi di DPRD. Penggunaannya diprioritaskan untuk pendidikan politik, sementara sebagian dapat digunakan bagi operasional sekretariat. Pertanggungjawaban bantuan tersebut diperiksa oleh BPK.

KPK telah lama mengaitkan pembenahan pendanaan partai dengan pencegahan korupsi politik. Kajian KPK membahas kenaikan bantuan negara secara bertahap bersama penerapan Sistem Integritas Partai Politik. Hubungannya penting: tambahan dana publik tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus membeli perubahan kelembagaan.

Jika subsidi hanya ditambah tanpa memperkuat audit dan keterbukaan, negara sekadar menambah satu sumber pendapatan di atas sumber lama yang tetap gelap. Partai dapat menerima uang publik sambil terus bergantung kepada penyandang dana dominan. Dalam keadaan itu, pembayar pajak menanggung biaya tanpa memperoleh kemandirian partai sebagai imbalan.

## Kontrak yang harus menyertai setiap rupiah

Subsidi publik yang lebih besar layak dipertimbangkan hanya melalui kontrak bersyarat. Pertama, partai harus menerbitkan laporan keuangan tahunan yang terkonsolidasi, bukan hanya laporan penggunaan bantuan pemerintah. Publik perlu melihat sumber pendapatan utama, kelompok pengeluaran, utang, aset, transaksi dengan pihak terafiliasi, dan hasil audit.

Kedua, identitas penyumbang material serta pemilik manfaat badan usaha perlu dibuka dalam batas yang melindungi penyumbang kecil. Tujuannya bukan mempermalukan orang yang mendukung partai, melainkan memungkinkan masyarakat melihat potensi konflik kepentingan.

Ketiga, pengadaan barang dan jasa dengan nilai besar harus mempunyai jejak keputusan. Partai tidak boleh menyalurkan uang publik kepada perusahaan yang terhubung dengan pengurus tanpa pengungkapan dan pengendalian konflik kepentingan.

Keempat, pendidikan politik harus dinilai dari kegiatan dan hasil yang nyata. Istilah tersebut terlalu mudah dijadikan label bagi rapat internal. Materi, penerima manfaat, biaya, dan keluaran program perlu dapat diperiksa. Dana pendidikan politik seharusnya memperkuat kemampuan warga dan kader memahami kebijakan, bukan membiayai promosi terselubung.

Kelima, pelanggaran harus mempunyai akibat. Penundaan pencairan, pengembalian dana, denda, pembatasan bantuan berikutnya, dan proses hukum perlu diterapkan sesuai tingkat pelanggaran. Audit tanpa tindak lanjut hanya menghasilkan tumpukan temuan.

BPK mempunyai peran penting dalam memeriksa pertanggungjawaban bantuan pemerintah. Namun, audit atas satu sumber dana tidak dapat menggantikan transparansi keuangan partai secara menyeluruh. KPU dan Bawaslu mengawasi bagian yang berkaitan dengan pemilu dan kampanye. KPK berperan melalui pencegahan serta penindakan korupsi. Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah terlibat dalam penyaluran bantuan. Pembagian tugas ini memerlukan pertukaran data dan standar yang konsisten agar celah antarlembaga tidak menjadi tempat arus uang menghilang.

## Demokrasi murah dapat menjadi demokrasi yang mahal

Menolak subsidi negara mungkin terlihat hemat. Namun, partai tetap harus membayar tagihannya. Jika sumber resmi tidak cukup dan iuran anggota tidak bekerja, kekurangannya tidak lenyap. Ia dipindahkan kepada orang yang mampu membayar.

Biaya tersebut dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan penyandang dana, pengadaan yang diarahkan, izin yang dipermudah, jabatan yang dipertukarkan, atau lemahnya pengawasan terhadap kepentingan tertentu. Negara mungkin menghemat bantuan beberapa rupiah, tetapi warga menanggung keputusan publik yang dibentuk oleh utang politik.

Sebaliknya, subsidi besar juga tidak menjamin partai menjadi demokratis. Uang negara dapat memperkuat elite lama jika proses pencalonan tetap tertutup, laporan tidak dapat diperiksa, dan anggota tidak mempunyai pengaruh. Reformasi pendanaan karena itu harus berjalan bersama demokrasi internal dan keterbukaan proses rekrutmen.

Pertanyaannya bukan apakah partai boleh mahal. Partai yang mempunyai kantor aktif, riset kebijakan, kader berkualitas, serta sistem pengawasan memang membutuhkan biaya. Pertanyaannya adalah apakah mahalnya organisasi itu menghasilkan partai yang bekerja bagi warga atau hanya mempertahankan mesin kekuasaan.

Uang publik dapat menjadi bagian dari jawabannya, tetapi bukan cek kosong. Setiap kenaikan bantuan harus ditukar dengan laporan yang lebih terbuka, audit yang lebih luas, donor yang dapat ditelusuri, konflik kepentingan yang dikendalikan, dan sanksi yang benar-benar bekerja.

Partai politik akan selalu mempunyai pembayar. Demokrasi menjadi lebih sehat ketika masyarakat mengetahui siapa mereka—dan dapat memastikan bahwa pembayaran tidak berubah menjadi kepemilikan atas kebijakan.