Pakta Mekkah dan Dunia yang Kehilangan Penjamin

Saudi, Turki, Pakistan, dan pencarian arsitektur keamanan baru, melalui Mecca Joint Defense Agreement, ketika payung lama mulai diragukan.

Bagaimana sebuah obrolan ringan dalam warung teh botol sosro Bang Suriman di pinggiran Masjid At Taqwa Universitas Pancasila era 1990-an, secara tidak terduga dan perlahan menjadi kenyataan.

Oleh: Abu Witjaksono Pandega Respati

Ada masa ketika keamanan Timur Tengah dapat diringkas dalam satu kalimat sederhana: minyak mengalir, Amerika menjaga.

Selama beberapa dasawarsa setelah Perang Dunia II, kesepakatan tidak tertulis itu menjadi salah satu fondasi geopolitik kawasan. Kerajaan-kerajaan Teluk memperoleh jaminan keamanan dari kekuatan terbesar dunia. Amerika Serikat memperoleh akses kepada energi, pangkalan militer, jalur pelayaran strategis, dan pengaruh politik di jantung dunia Arab.

Kesepakatan tersebut tidak pernah benar-benar seimbang. Tetapi ia bekerja.

Setidaknya sampai dunia mulai berubah.

Perang Irak, kebangkitan Iran, Arab Spring, perang Suriah, serangan terhadap fasilitas minyak Saudi, konflik Gaza, serangan terhadap pelayaran Laut Merah, dan terakhir meluasnya konfrontasi Iran-israel-Amerika memperlihatkan satu kenyataan yang semakin sulit diabaikan para penguasa Teluk: kekuatan Amerika masih sangat besar, tetapi kemampuan Washington menjamin ketertiban kawasan tidak lagi sebesar keyakinan yang pernah melekat kepadanya.

Di tengah kegelisahan itulah, pada 7 Agustus 2026, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani Mecca Joint Defense Agreement (MJDA).

Kalimat terpenting dalam perjanjian itu terdengar familiar: serangan terhadap satu anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap semuanya.

Bagi siapa pun yang mengenal sejarah aliansi militer, kalimat tersebut segera mengingatkan pada Pasal 5 NATO. Tetapi Mekkah bukan Brussel, dan tiga negara penandatangannya bukan tiga negara yang selama puluhan tahun hidup dalam satu sistem militer.

Justru karena itulah perjanjian tersebut menarik.

Arab Saudi membawa uang.

Turki membawa teknologi dan industri pertahanan.

Pakistan membawa tentara yang dibentuk oleh sejarah panjang peperangan, dan satu faktor yang tidak disebut secara terang-terangan dalam dokumen diplomatik: senjata nuklir.

Jika ketiganya benar-benar berhasil menyatukan kekuatan tersebut, Timur Tengah mungkin sedang menyaksikan awal sebuah arsitektur keamanan yang tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada Barat.

Namun untuk memahami mengapa tiga negara yang mempunyai sejarah, kepentingan dan bahkan memori politik yang begitu berbeda tiba-tiba bertemu di Mekkah, kita harus kembali ke sebuah dunia yang runtuh lebih dari satu abad lalu.

Runtuhnya Sebuah Imperium

Pada awal abad ke-20, sebagian besar Timur Tengah modern belum ada dalam bentuk negara sebagaimana kita mengenalnya sekarang.

Baghdad, Damaskus, Yerusalem, Mekkah dan Madinah berada dalam ruang politik yang selama berabad-abad didominasi Kekhalifahan Utsmani. Imperium itu memang telah melemah, tetapi peta politik kawasan masih bertumpu pada Istanbul.

Jazirah Arab sendiri tidak pernah sepenuhnya tenang.

Jauh sebelum Perang Dunia I, keluarga Saud telah membangun kekuasaan di Arabia tengah. Negara Saudi pertama yang berpusat di Diriyah bahkan pernah menguasai Mekkah dan Madinah pada awal abad ke-19. Bagi Utsmani, hal itu bukan sekadar pemberontakan regional. Penguasaan dua kota suci menyentuh sumber legitimasi religius kekhalifahan.

Konstantinopel kemudian mengirim kekuatan Mesir di bawah Muhammad Ali Pasha. Pasukan Ibrahim Pasha akhirnya menghancurkan Diriyah pada 1818.

Permusuhan politik itu meninggalkan memori panjang.

Tetapi ketika pukulan terakhir terhadap Utsmani datang satu abad kemudian, aktornya jauh lebih banyak daripada sekadar keluarga Saud.

Perang Dunia I membuka seluruh retakan yang selama puluhan tahun bersembunyi di bawah permukaan imperium. Inggris dan Prancis melihat kesempatan untuk memukul Utsmani dari dalam. Di Hijaz, Syarif Husain bin Ali dari keluarga Hashemiyah mengangkat pemberontakan Arab pada 1916 dengan dukungan Inggris.

Thomas Edward Lawrence kemudian menjadi wajah romantisnya di Barat sebagai “Lawrence of Arabia”.

Di bagian lain Jazirah Arab, Abdulaziz Ibn Saud menjalankan permainan politiknya sendiri. Ia membangun hubungan dengan Inggris, menaklukkan lawan-lawan regionalnya, dan perlahan memperluas kekuasaan dari Najd.

Ada ironi besar di sini.

Syarif Husain, sekutu Inggris dalam pemberontakan terhadap Utsmani, pada akhirnya justru kehilangan Hijaz kepada Ibn Saud. Pada 1924–1925 pasukan Saudi merebut Mekkah dan Madinah. Beberapa tahun kemudian, pada 1932, Abdulaziz memproklamasikan Kerajaan Arab Saudi.

Imperium Utsmani telah hilang.

Hashemiyah tersingkir dari Hijaz.

Saud menjadi penguasa dua kota suci.

Dan Turki sendiri, di bawah Mustafa Kemal Atatürk, memilih arah yang sama sekali berbeda: membuang struktur kekhalifahan dan membangun republik nasional yang sekuler.

Tiga perkembangan itu, keruntuhan imperium, kelahiran Saudi, dan transformasi Turki, menjadi fondasi psikologis politik kawasan sampai hari ini.

Garis-Garis yang Ditarik dari Eropa

Keruntuhan Utsmani tidak menghasilkan ruang kosong.

Sebelum perang bahkan selesai, Inggris dan Prancis telah membicarakan bagaimana wilayah-wilayah Arab imperium akan dibagi menjadi zona pengaruh. Kesepakatan Sykes–Picot 1916 menjadi simbol paling terkenal dari proses tersebut.

Batas yang lahir kemudian tidak sepenuhnya mengikuti garis Sykes–Picot, tetapi semangat politiknya bertahan: masa depan wilayah yang selama berabad-abad berada dalam satu struktur kekuasaan kini ditentukan dari London dan Paris.

Mesopotamia berubah menjadi Irak.

Wilayah Syam pecah menjadi Suriah, Lebanon, Palestina dan Transyordania dalam berbagai bentuk mandat dan kerajaan.

Di Palestina, pemerintah Inggris pada 1917 mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mendukung pembentukan “national home for the Jewish people”, sambil menyatakan bahwa hak komunitas non-Yahudi tidak boleh dirugikan.

Sejarah kemudian memperlihatkan betapa sulitnya dua janji tersebut berjalan bersamaan.

Migrasi Yahudi meningkat. Nasionalisme Arab Palestina tumbuh. Holocaust di Eropa mempercepat tuntutan pembentukan negara Yahudi. Inggris akhirnya meninggalkan mandatnya. Perang 1948 melahirkan israel sekaligus Nakba, pengungsian besar-besaran penduduk Palestina.

Perang-perang berikutnya memperluas konflik.

1967 menghasilkan pendudukan israel atas Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza.

Masalah Palestina pun berubah menjadi luka permanen dalam politik Arab dan dunia Muslim.

Namun pada saat bersamaan, kerajaan-kerajaan Arab yang lahir atau bertahan dari era kolonial membentuk hubungan keamanan yang semakin erat dengan Barat.

Inggris adalah kekuatan dominan pada fase awal.

Setelah Perang Dunia II, peran itu perlahan berpindah kepada Amerika Serikat.

Minyak, Dinasti dan Payung Amerika

Hubungan Saudi-Amerika sering dilambangkan dengan pertemuan Raja Abdulaziz Ibn Saud dan Presiden Franklin D Roosevelt di atas USS Quincy pada 1945.

Dari sana tumbuh hubungan yang selama beberapa generasi menjadi salah satu poros geopolitik dunia.

Saudi mempunyai minyak.

Amerika mempunyai kekuatan militer, teknologi, investasi, dan kebutuhan akan stabilitas energi.

Kesepakatannya tidak pernah dituangkan dalam satu kontrak sederhana, tetapi logikanya jelas: Washington membantu menjamin keamanan kerajaan; Riyadh menjadi pilar penting sistem energi dan politik Amerika di Timur Tengah.

Model serupa berkembang di seluruh Teluk.

Bahrain menjadi rumah Armada Kelima Amerika.

Qatar menjadi tuan rumah Al Udeid, salah satu pangkalan udara terbesar Amerika di kawasan.

Kuwait menjadi pusat logistik.

Uni Emirat Arab membangun hubungan pertahanan yang sangat erat dengan Washington.

Amerika pun tampil sebagai penjamin terakhir apabila keseimbangan regional runtuh.

Ketika Saddam Hussein menyerbu Kuwait pada 1990, jaminan itu bekerja dalam bentuk paling konkret. Amerika memimpin koalisi besar untuk mengusir Irak.

Bagi monarki Teluk, kesimpulannya sederhana: hubungan dengan Washington adalah polis asuransi rezim.

Tetapi setiap polis asuransi bergantung kepada satu hal, kepercayaan bahwa perusahaan akan membayar ketika musibah datang.

Kepercayaan itulah yang mulai terkikis.

Hari ketika Doha Merasa Sendirian

Serangan israel terhadap target Hamas di Doha pada September 2025 mempunyai dampak psikologis yang jauh lebih besar daripada kerusakan fisiknya.

Qatar bukan negara tanpa perlindungan.

Al Udeid berdiri di sana.

Ribuan personel Amerika beroperasi dari wilayahnya.

Sistem pertahanan udara dan infrastruktur intelijen Amerika berada di kawasan tersebut.

Namun semua itu tidak menghasilkan jaminan absolut bahwa ruang udara Qatar tidak akan disentuh oleh sekutu terdekat Washington sendiri.

Bagi elite Teluk, peristiwa semacam itu melahirkan pertanyaan yang tidak nyaman.

Untuk apa memiliki pangkalan Amerika apabila kehadirannya tidak selalu identik dengan perlindungan?

Dan lebih jauh lagi: jika suatu saat kepentingan negara Arab berbenturan langsung dengan kepentingan israel, sejauh mana Washington akan mempertaruhkan hubungannya dengan israel demi sekutu Teluk?

Pertanyaan itu menjadi semakin berat ketika perang Iran-israel meluas.

Arab Saudi, Qatar, UAE dan negara Teluk lain pada dasarnya tidak menginginkan perang regional besar. Mereka membutuhkan pelabuhan yang berfungsi, tanker yang berlayar, kilang yang berproduksi, turis yang datang, modal yang masuk.

Tetapi mereka hidup di tengah kawasan yang semakin dipenuhi rudal, drone dan aktor non-negara.

Serangan Houthi terhadap fasilitas energi Saudi sudah berkali-kali memperlihatkan betapa mahalnya sistem persenjataan tercanggih apabila harus menghadapi ribuan ancaman murah.

Dari pengalaman itulah Riyadh belajar bahwa keamanan tidak bisa hanya dibeli dalam bentuk pesawat dan rudal.

Ia membutuhkan manusia, doktrin, teknologi, jaringan intelijen, dan sekutu yang mempunyai kepentingan langsung untuk datang ketika keadaan memburuk.

Di sinilah Pakistan memasuki cerita.

Pakistan: Negara yang Belajar Hidup dengan Ancaman

Tidak banyak negara modern yang identitas strategisnya dibentuk oleh konflik sekuat Pakistan.

Negara itu lahir pada 1947 dari pembagian British India.

Partisi tersebut menghasilkan perpindahan penduduk dalam jumlah sangat besar dan kekerasan komunal yang menewaskan ratusan ribu orang. India dan Pakistan segera berperang memperebutkan Kashmir.

Sejak saat itu, rivalitas India-Pakistan menjadi poros utama politik keamanan Asia Selatan.

Pakistan bahkan semula terdiri dari dua wilayah yang dipisahkan India: Pakistan Barat dan Pakistan Timur.

Ketidakadilan politik, ekonomi dan budaya antara keduanya kemudian meledak pada 1971.

India turun tangan.

Pakistan kalah.

Pakistan Timur berubah menjadi Bangladesh.

Bagi militer Pakistan, kekalahan itu adalah trauma yang tidak boleh terulang.

Dari sinilah berkembang obsesi terhadap strategic depth, modernisasi militer, kekuatan intelijen dan akhirnya kemampuan nuklir.

Ketika India melakukan uji nuklir pada Mei 1998, Pakistan menjawab beberapa minggu kemudian.

Sejak saat itu Asia Selatan hidup dalam paradoks yang dikenal baik oleh teori deterrence: dua negara dapat saling berperang dalam konflik terbatas, tetapi perang total menjadi jauh lebih berbahaya karena keduanya mempunyai senjata nuklir.

Hasil akhirnya adalah militer Pakistan yang mempunyai pengalaman operasional jauh melampaui apa yang biasanya dimiliki negara dengan ukuran ekonomi sekelasnya.

Pilot Pakistan mempunyai pengalaman panjang dalam kesiapan tempur menghadapi India.

Angkatan daratnya hidup dalam kondisi operasi hampir permanen, dari Kashmir, perbatasan Afghanistan, operasi kontra-terorisme, hingga berbagai krisis dengan India.

Angkatan lautnya berkembang dalam tekanan untuk melindungi garis pantai dan jalur Laut Arab yang berhadapan langsung dengan kemampuan maritim India.

Saudi telah lama memahami nilai ini.

Sejak beberapa dekade lalu personel Pakistan membantu melatih militer Saudi. Hubungan keduanya juga berkembang dalam pendidikan militer, pertukaran personel dan kerja sama operasional.

Riyadh mempunyai kemampuan membeli pesawat tempur tercanggih.

Tetapi sebuah angkatan udara tidak menjadi efektif hanya karena memiliki pesawat mahal.

Dibutuhkan pilot, teknisi, perwira perencana operasi, sistem komando, budaya latihan dan pengalaman menghadapi kondisi nyata.

Pakistan menawarkan sebagian dari apa yang tidak dapat dibeli dengan petrodollar.

Dan di belakang semua kerja sama itu berdiri satu pertanyaan yang selama bertahun-tahun sengaja dibiarkan tanpa jawaban tegas:

seberapa jauh senjata nuklir Pakistan menjadi bagian dari kalkulasi keamanan Saudi?

Tidak ada bukti publik yang cukup untuk menyatakan bahwa Islamabad memberikan payung nuklir formal kepada Riyadh.

Tetapi dalam dunia deterrence, ketidakjelasan kadang-kadang justru mempunyai nilai.

Lawan tidak perlu yakin bahwa Pakistan akan menggunakan nuklir untuk Saudi.

Cukup bila ia tidak sepenuhnya yakin Pakistan tidak akan melakukannya.

Kembalinya Turki

Jika Pakistan dibentuk oleh trauma 1947 dan 1971, politik strategis Turki dibentuk oleh memori keruntuhan sebuah imperium.

Republik Atatürk pada awalnya berusaha memutuskan hubungan psikologis dengan masa Utsmani.

Alfabet diubah.

Institusi agama ditempatkan di bawah negara.

Kekhalifahan dihapus pada 1924.

Orientasi republik diarahkan ke Eropa.

Turki masuk NATO pada 1952 dan menjadi garis depan Barat menghadapi Uni Soviet.

Tetapi Republik Turki tidak pernah sepenuhnya berhenti menjadi negara besar secara geografis.

Ia mengendalikan Bosporus.

Ia berada di antara Balkan, Kaukasus, Laut Hitam, Mediterania, Timur Tengah dan Asia Tengah.

Sulit meminta sebuah negara dengan posisi demikian untuk selamanya puas menjadi negara pinggiran.

Di bawah Recep Tayyip Erdoğan, kecenderungan itu semakin terlihat.

Turki tidak meninggalkan NATO.

Ia juga tidak membatalkan karakter republik sekulernya.

Tetapi Ankara mulai menuntut ruang strategis yang lebih besar.

Turki masuk lebih dalam ke Suriah.

Berperan menentukan di Libya.

Mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Membangun pangkalan dan pengaruh di Qatar, Somalia dan tempat lain.

Industri pertahanannya berkembang pesat.

Drone Bayraktar menjadi simbol perubahan tersebut, tetapi kisahnya lebih besar daripada satu jenis pesawat nirawak. Turki mengembangkan kapal perang, helikopter, rudal, kendaraan lapis baja, sistem elektronik, radar, dan pesawat tempur nasional.

Semua ini memberikan Ankara sesuatu yang tidak dimilikinya dua puluh tahun lalu: kemampuan menawarkan keamanan sebagai komoditas diplomatik.

Hubungan Turki dengan Saudi sendiri pernah mencapai titik yang sangat buruk.

Pembunuhan Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2018 menjadi salah satu krisis diplomatik terbesar antara kedua negara.

Pemerintahan Erdoğan membuka detail kasus itu sedikit demi sedikit, meningkatkan tekanan internasional terhadap Riyadh dan terutama terhadap Mohammed bin Salman.

Saat itu sulit membayangkan Ankara dan Riyadh akan membangun pakta pertahanan bersama.

Tetapi geopolitik jarang memberi kemewahan untuk menyimpan dendam terlalu lama.

Turki membutuhkan modal Saudi.

Saudi membutuhkan industri pertahanan dan kapasitas militer Turki.

Keduanya melihat dunia Amerika-sentris sedang berubah.

Maka sejarah berputar.

Satu abad setelah tentara Utsmani kehilangan Hijaz, republik penerusnya kembali ke Mekkah, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai mitra strategis keluarga Saud.

Segitiga yang Saling Melengkapi

Di atas kertas, kerja sama Saudi-Turki-Pakistan hampir seperti pembagian tugas alami.

Saudi mempunyai uang tetapi ingin mengurangi ketergantungan pertahanan.

Turki mempunyai industri tetapi membutuhkan modal dan pasar.

Pakistan mempunyai pengalaman manusia dan militer tetapi membutuhkan sumber daya ekonomi.

Saudi memberi kedalaman finansial.

Turki memberi kedalaman teknologi.

Pakistan memberi kedalaman militer.

Geografi mereka pun menarik.

Turki menghadap Mediterania, Laut Hitam dan Eropa.

Saudi menguasai jantung Jazirah Arab serta berada di antara Laut Merah dan Teluk.

Pakistan membuka jalan ke Laut Arab, Asia Selatan dan secara tidak langsung Asia Tengah.

Bila ketiganya membangun integrasi radar, pertahanan udara, intelijen, logistik dan industri militer, yang tercipta bukan sekadar aliansi politik.

Ia dapat menjadi sebuah sistem keamanan baru.

Tetapi kata terpentingnya adalah bila.

Karena ketiga negara mempunyai musuh, persoalan, dan prioritas yang berbeda.

Satu Pakta, Tiga Peta Ancaman

Bagi Pakistan, ancaman strategis utama tetap India.

Kashmir belum selesai.

Kedua negara masih mempunyai sengketa wilayah.

Dan di belakang rivalitas itu terdapat dua arsenal nuklir.

Bagi Turki, India bukan persoalan utama.

Ankara justru menghadapi lingkungan keamanan yang jauh berbeda: ketegangan dengan Yunani di Mediterania Timur, masalah Siprus, konflik dengan kelompok bersenjata Kurdi, perang di Suriah, hubungan rumit dengan Armenia, dan kalkulasi permanen terhadap Rusia.

Saudi mempunyai peta ancaman sendiri.

Iran berada tepat di seberang Teluk.

Kelompok Houthi di Yaman telah memperlihatkan kemampuan menembakkan rudal dan drone ke wilayah Saudi.

Gangguan terhadap Selat Hormuz atau Bab el-Mandeb dapat segera berubah menjadi ancaman terhadap ekonomi kerajaan.

israel menambahkan variabel baru yang sebelumnya jarang dibicarakan secara terbuka dalam perencanaan keamanan kerajaan Teluk.

Perbedaan ancaman tersebut justru akan menjadi ujian terbesar Pakta Mekkah.

Apa yang terjadi jika India menyerang Pakistan dalam krisis Kashmir?

Apakah Saudi dan Turki akan menganggapnya serangan terhadap mereka?

Bagaimana jika sebuah rudal Houthi menghantam Riyadh?

Apakah Pakistan akan mengirim pasukan?

Bagaimana jika Turki berkonfrontasi dengan Yunani, sesama anggota NATO?

Apakah Saudi dan Pakistan akan berdiri di belakang Ankara?

Dan bagaimana bila israel suatu saat menyerang target di salah satu negara anggota?

Sebuah aliansi tidak menjadi kuat hanya karena bahasanya keras.

Ia menjadi kuat jika setiap pihak memahami apa yang akan dilakukan pihak lain ketika situasi terburuk benar-benar datang.

Itulah sebabnya NATO tidak dibangun hanya dengan satu kalimat tentang serangan kolektif.

Di belakangnya terdapat struktur komando, latihan rutin, standar komunikasi, integrasi intelijen, kompatibilitas senjata, perencanaan perang dan puluhan tahun kebiasaan bekerja bersama.

Pakta Mekkah belum mempunyai kematangan semacam itu.

Ia masih sebuah janji.

Pelajaran dari Sarajevo pra Perang Dunia Pertama

Sejarah menunjukkan bahwa janji pertahanan dapat membawa dua hasil yang berlawanan.

Ia bisa mencegah perang.

Ia juga bisa memperluas perang.

Menjelang 1914, Eropa dipenuhi persekutuan pertahanan.

Jerman mempunyai Austria-Hungaria.

Rusia melindungi Serbia.

Prancis terikat kepada Rusia.

Inggris mempunyai kepentingannya sendiri terhadap keseimbangan Eropa.

Ketika Archduke Franz Ferdinand dibunuh di Sarajevo, sebuah krisis yang semula lokal berkembang menjadi mobilisasi berantai.

Austria menyerang Serbia.

Rusia bergerak.

Jerman bergerak.

Prancis terseret.

Inggris masuk.

Dalam hitungan minggu, Eropa terbakar.

Setelah Perang Dunia II, aliansi dibangun dengan cara berbeda.

NATO dan Pakta Warsawa sama-sama mempunyai kekuatan penghancur yang jauh lebih besar dibanding blok 1914.

Tetapi justru karena perang langsung dapat berkembang menjadi perang nuklir, kedua blok belajar menciptakan garis merah yang relatif jelas.

Selama empat dekade, Perang Dingin menghasilkan perang proksi di banyak tempat, tetapi tidak menghasilkan perang langsung NATO melawan Uni Soviet.

Deterrence bekerja karena lawan memahami konsekuensinya.

Pakta Mekkah akan menghadapi pertanyaan yang sama.

Semakin kuat jaminan pertahanan yang dibuat, semakin jelas pula aturan yang dibutuhkan agar anggota tidak salah membaca konflik lokal sebagai kewajiban perang bersama.

Keberhasilan aliansi tidak bergantung pada seberapa menakutkan kalimat dalam perjanjiannya.

Ia bergantung pada seberapa baik pihak-pihak di dalam dan di luar aliansi memahami makna kalimat tersebut.

Iran, India dan israel Akan Menghitung

Tidak mungkin tiga negara sebesar Saudi, Turki dan Pakistan membuat pakta pertahanan tanpa membuat tetangganya berhitung ulang.

India akan memandangnya terutama melalui Pakistan.

New Delhi dapat menerima penjelasan bahwa pakta itu defensif. Tetapi perencana militer tidak hanya membaca niat hari ini. Mereka membaca kemampuan yang mungkin tersedia lima atau sepuluh tahun kemudian.

Jika Pakistan mempunyai akses lebih besar kepada modal Saudi dan teknologi Turki, keseimbangan militer Asia Selatan akan ikut terpengaruh.

Iran mempunyai alasan yang berbeda untuk waspada.

Teheran tentu memahami bahwa Riyadh dalam beberapa tahun terakhir berusaha menurunkan ketegangan langsung dengannya.

Saudi pun mempunyai kepentingan besar menjaga stabilitas Teluk.

Namun sebuah struktur pertahanan yang menghubungkan Saudi dengan dua kekuatan militer besar tetap mengubah kalkulasi strategis Iran.

Teheran dapat merespons dengan memperkuat rudal, drone, jaringan proksi dan hubungan militernya dengan mitra lain.

Di sinilah dilema keamanan muncul.

Satu negara membangun pertahanan agar merasa lebih aman.

Tetangganya melihat pembangunan tersebut sebagai ancaman.

Tetangga kemudian memperkuat diri.

Negara pertama merasa semakin terancam.

Perlombaan pun dimulai tanpa satu pihak pun merasa dirinya agresor.

israel juga akan mengamati dengan sangat dekat.

Pakistan adalah satu-satunya negara Muslim dengan senjata nuklir yang telah teruji.

Turki mempunyai militer terbesar kedua di NATO secara jumlah personel dan industri pertahanan yang terus berkembang.

Saudi mempunyai uang, posisi religius dan pengaruh di dunia Arab.

Ketiganya tidak otomatis menjadi blok anti-israel.

Bahkan hubungan ekonomi dan diplomatik mereka mempunyai dinamika masing-masing.

Tetapi setiap perubahan arsitektur militer di kawasan akan masuk ke kalkulasi keamanan israel.

Lebih dari Sekadar “NATO Islam”

Label “NATO Islam” terdengar menarik sebagai judul berita.

Tetapi ia terlalu sederhana.

Dunia Islam bukan satu blok geopolitik.

Turki bersaing dengan beberapa negara Arab.

Pakistan mempunyai hubungan sangat dekat dengan Tiongkok.

Saudi tetap bergantung besar kepada sistem persenjataan Barat.

Iran mempunyai orbit politik sendiri.

Indonesia dan Malaysia mempunyai tradisi strategis berbeda.

Mesir mempunyai kepentingannya sendiri.

Bahkan antara ketiga anggota awal Pakta Mekkah terdapat perbedaan kepentingan yang besar.

Karena itu, perkembangan paling realistis mungkin bukan pembentukan tentara Islam terpadu.

Yang lebih mungkin adalah sesuatu yang jauh lebih teknis dan justru lebih penting: jaringan pertahanan udara, berbagi radar, produksi amunisi bersama, latihan militer, interoperabilitas komunikasi, cybersecurity, perlindungan kilang dan pelabuhan, koordinasi maritim, serta pengembangan industri senjata.

Aliansi modern sering tumbuh bukan melalui pidato, tetapi melalui kabel data.

Ketika radar Saudi dapat berbagi informasi secara real time dengan sistem Turki, ketika pilot Pakistan berlatih menggunakan pesawat yang sama, ketika rudal atau drone diproduksi melalui rantai pasok bersama, barulah perjanjian politik berubah menjadi struktur kekuatan.

Jika kemudian Mesir benar-benar bergabung, skalanya akan berubah lagi.

Suez akan masuk dalam jaringan.

Laut Merah akan memperoleh arti baru.

Mediterrania, Teluk dan Laut Arab secara teoritis dapat terhubung dalam satu ruang keamanan.

Pada titik itu, dunia tidak lagi dapat menganggap Pakta Mekkah sekadar deklarasi simbolik.

Yang Sebenarnya Sedang Berubah

Tetapi perubahan terbesar mungkin bukan lahirnya satu aliansi baru.

Perubahan terbesar adalah hilangnya keyakinan bahwa dunia harus mempunyai satu pusat.

Selama beberapa dekade setelah runtuhnya Uni Soviet, banyak negara hidup dalam dunia unipolar.

Amerika mempunyai kekuatan ekonomi, militer dan teknologi yang sulit ditandingi.

Negara lain dapat berbeda pendapat dengan Washington, tetapi sulit membangun tatanan yang benar-benar berada di luar sistem Amerika.

Keadaan itu kini berubah.

Saudi tetap membeli senjata Amerika, tetapi berdagang dengan Tiongkok dan membangun hubungan keamanan dengan Pakistan dan Turki.

Turki tetap berada di NATO, tetapi membeli sistem Rusia dan membangun industri pertahanannya sendiri.

Pakistan dekat dengan Tiongkok, tetapi mempertahankan hubungan dengan Amerika, Saudi dan Turki.

India bekerja sama erat dengan Amerika untuk menyeimbangkan Tiongkok, tetapi tetap membeli energi dan peralatan pertahanan Rusia.

Negara-negara tidak lagi ingin memilih satu kubu.

Mereka ingin mempunyai banyak pilihan.

Inilah mungkin ciri paling penting dari dunia baru: multi-alignment.

Bukan netralitas.

Bukan pula aliansi permanen.

Melainkan kemampuan membangun hubungan berbeda dengan kekuatan berbeda untuk kepentingan berbeda.

Dalam ekonomi, partnernya bisa Tiongkok.

Dalam keamanan, Amerika.

Dalam energi, Rusia.

Dalam teknologi militer, Turki.

Dalam investasi, Saudi atau UAE.

Kesetiaan geopolitik menjadi lebih cair.

Indonesia dan Seni untuk Tidak Menjadi Bidak

Bagi Indonesia, perubahan itu seharusnya terasa familiar.

Jauh sebelum istilah strategic autonomy menjadi populer, Mohammad Hatta telah merumuskan prinsip yang hakikatnya serupa melalui gagasan politik luar negeri bebas aktif.

Indonesia tidak ingin menjadi satelit Amerika.

Tetapi juga tidak ingin menjadi satelit Uni Soviet.

Bebas bukan berarti tidak mempunyai sikap.

Aktif bukan berarti ikut semua konflik.

Bandung 1955 kemudian membawa gagasan tersebut ke panggung dunia.

Negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka mencoba mengatakan bahwa dunia tidak harus dibagi hanya antara Washington dan Moskwa.

Beberapa tahun kemudian gagasan itu berkembang menjadi Gerakan Non-Blok.

Namun ada satu aspek Bandung yang sering dilupakan.

Diplomasi mempunyai bobot apabila di belakangnya ada kekuatan.

Pada awal 1960-an, Indonesia membangun salah satu kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara.

Pesawat pengebom strategis Tu-16, pesawat tempur MiG, kapal penjelajah Irian, kapal selam kelas Whiskey dan berbagai sistem Soviet membuat kekuatan Indonesia diperhitungkan secara serius.

Ekonomi ketika itu sebenarnya rapuh.

Tetapi kemampuan militer memberi Soekarno daya tawar.

Dalam sengketa Irian Barat, kemungkinan konfrontasi militer Indonesia menjadi salah satu variabel yang tidak dapat diabaikan Amerika maupun Belanda.

Hari ini keadaan Indonesia berkebalikan.

Ekonominya jauh lebih besar.

Demokrasinya lebih mapan.

Penduduknya hampir 300 juta.

Letaknya mengendalikan sebagian jalur laut terpenting dunia.

Tetapi potensi tersebut belum seluruhnya diterjemahkan menjadi daya pengaruh strategis.

Indonesia mempunyai keuntungan besar: tidak mempunyai musuh permanen.

Kita dapat berbicara dengan Amerika dan Tiongkok.

Dengan Saudi dan Iran.

Dengan Pakistan dan India.

Dengan Turki dan Eropa.

Posisi seperti ini sangat berharga dalam dunia yang semakin terfragmentasi.

Namun bebas aktif hanya mempunyai makna bila kebebasan tersebut didukung kemampuan untuk berkata tidak.

Tidak kepada tekanan ekonomi.

Tidak kepada ketergantungan teknologi.

Tidak kepada intimidasi militer.

Tidak kepada situasi ketika kepentingan nasional ditentukan oleh pilihan negara lain.

Itu membutuhkan lebih dari diplomasi.

Indonesia membutuhkan industri pertahanan yang mampu bertahan dalam perang panjang, kapasitas produksi amunisi, kemampuan satelit dan intelijen, cybersecurity, pertahanan udara, armada laut yang sepadan dengan luas perairannya, ketahanan energi, ketahanan pangan dan, yang sering terlupakan, kekuatan ekonomi yang mampu membiayai semuanya.

Bebas aktif tanpa kekuatan berisiko berubah menjadi kebebasan untuk mengeluarkan pernyataan.

Bebas aktif dengan kekuatan dapat menjadi kemampuan membentuk keadaan.

Dunia Setelah Sang Penjamin

Pakta Mekkah pada akhirnya mungkin berhasil.

Mungkin pula tidak.

Saudi, Turki dan Pakistan masih mempunyai terlalu banyak perbedaan untuk disebut sebagai satu blok strategis yang utuh.

Tetapi keberhasilan atau kegagalan perjanjian itu bukan satu-satunya hal penting.

Fakta bahwa perjanjian tersebut dianggap perlu sudah mengatakan sesuatu tentang dunia yang sedang lahir.

Saudi tidak meninggalkan Amerika.

Turki tidak meninggalkan NATO.

Pakistan tidak meninggalkan Tiongkok.

Tetapi semuanya mencari cadangan.

Mereka membeli asuransi kedua.

Bahkan ketiga.

Karena dalam dunia yang semakin tidak pasti, ketergantungan kepada satu penjamin menjadi risiko tersendiri.

Dunia mungkin memang sedang mengalami sebuah reset.

Bukan reset yang dirancang oleh satu pemerintah atau satu kelompok rahasia.

Ia lahir dari sesuatu yang lebih sederhana dan lebih kuat: hilangnya kepercayaan terhadap aturan lama.

Perang Ukraina menunjukkan bahwa perang teritorial besar masih mungkin terjadi.

Gaza memperlihatkan keterbatasan institusi internasional.

Laut Merah menunjukkan bagaimana kelompok bersenjata dapat mengganggu perdagangan global.

Persaingan Amerika-Tiongkok mengubah teknologi menjadi arena geopolitik.

Iran, israel dan negara-negara Teluk memperlihatkan bahwa rudal murah dan drone dapat mengubah keseimbangan keamanan yang dibangun dengan senjata bernilai miliaran dollar.

Dan Mekkah menunjukkan bahwa sekutu lama pun mulai mencari sekutu baru.

Dalam dunia seperti itu, negara yang paling aman bukanlah negara yang mempunyai pelindung paling kuat.

Pelindung dapat berubah.

Pemerintahan dapat berganti.

Aliansi dapat melemah.

Kepentingan dapat bergeser.

Negara yang paling aman adalah negara yang cukup kuat sehingga mahal untuk ditekan, cukup penting sehingga sulit diabaikan, cukup terhubung sehingga sulit diisolasi, dan cukup bijaksana sehingga tidak mudah terseret ke dalam peperangan orang lain.

Itulah pelajaran yang sedang ditulis ulang dari Riyadh sampai Ankara, dari Islamabad sampai Washington.

Dan bagi Indonesia, pelajaran itu sebenarnya tidak asing.

Lebih dari tujuh puluh tahun lalu, Bandung telah mengatakan bahwa sebuah bangsa tidak harus memilih menjadi pengikut salah satu kekuatan besar.

Tetapi zaman sekarang menambahkan satu syarat yang lebih keras:

kemerdekaan dalam politik luar negeri hanya bertahan selama sebuah negara mempunyai kekuatan untuk mempertahankannya.

Ketika Geopolitik Bertemu Mikrofon

Sesekali persoalan geopolitik dunia yang sangat rumit bertemu dengan persoalan yang jauh lebih sederhana: mikrofon yang terlanjur menyala. Presiden Prabowo Subianto mengalami momen semacam itu ketika, dalam sebuah forum pada awal Agustus 2026, ia berbicara mengenai kemungkinan perlombaan nuklir di Timur Tengah. Dalam pemberitaan, Prabowo mengatakan kurang lebih bahwa Iran disebut sudah memiliki senjata nuklir dan, karena itu, Saudi Arabia pun akan menginginkannya. Pernyataan tersebut segera mengundang kritik karena status Iran sebagai negara yang telah memiliki senjata nuklir bukanlah fakta yang dapat begitu saja dinyatakan secara resmi. Situasinya malah semakin rumit karena IAEA sendiri pada Juli 2026 mengakui telah kehilangan sebagian continuity of knowledge atas program nuklir Iran setelah rangkaian konflik dan gangguan inspeksi. Dengan kata lain, persoalannya memang serius, tetapi justru karena serius itulah seorang kepala negara biasanya memilih setiap kata dengan presisi seorang ahli bedah.

Dalam bahasa diplomasi, kalimat seperti itu adalah jenis kalimat yang dapat membuat beberapa meja di Kementerian Luar Negeri tiba-tiba lebih sibuk daripada jadwal semula. Seorang diplomat mungkin harus menjelaskan bahwa Presiden sebenarnya sedang berbicara tentang risiko proliferasi, bukan mengumumkan hasil intelijen baru tentang arsenal nuklir Iran. Telepon berdering, talking points disiapkan, kedutaan diberi instruksi, dan semua orang berharap Teheran cukup murah hati untuk membaca konteks, bukan hanya judul berita. Belum tentu berujung nota protes resmi, tentu saja, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa dalam hubungan internasional terdapat perbedaan besar antara apa yang boleh dipikirkan seorang analis geopolitik dan apa yang aman diucapkan seorang presiden di depan kamera.

Yang menarik justru substansi di balik kekeliruan bahasanya. Naluri strategis Prabowo sebenarnya tidak sepenuhnya meleset. Bila Iran benar-benar mencapai atau dipersepsikan mencapai ambang kemampuan senjata nuklir, sangat masuk akal apabila Saudi Arabia mulai mempertanyakan apakah jaminan keamanan konvensional masih cukup. Dalam teori proliferasi, senjata nuklir satu negara hampir selalu mengubah kalkulasi keamanan negara tetangganya. Riyadh tentu akan berhitung; Ankara akan berhitung; Kairo pun akan berhitung. Karena itu, masalah ucapan Prabowo bukan terutama pada arah logikanya, melainkan pada lompatan dari “Iran mungkin menuju kemampuan nuklir” menjadi “Iran sudah punya bom nuklir”. Dalam seminar hubungan internasional, perbedaan itu mungkin menghasilkan perdebatan. Dalam mulut seorang presiden, perbedaan beberapa kata dapat menghasilkan kabel diplomatik.

Barangkali di sinilah watak Prabowo yang sejak lama diamati orang kembali muncul. Lee Kuan Yew, ketika menulis mengenai Prabowo dalam memoarnya From Third World to First, memakai ungkapan yang jauh lebih tajam daripada sekadar “terus terang”: “bright and ambitious, but impetuous and rash”, cerdas dan ambisius, tetapi impulsif dan gegabah. Penilaian itu ditulis dalam konteks politik Indonesia akhir 1990-an, sehingga tentu tidak otomatis dapat ditempelkan pada setiap tindakan Prabowo seperempat abad kemudian. Tetapi sesekali, sejarah mempunyai selera humor. Ketika kepala seorang mantan jenderal sudah berlari menuju skenario nuclear balance of power, lidahnya kadang tiba di garis finis beberapa detik lebih dahulu daripada protokol diplomatik.

Dan sebenarnya itulah salah satu alasan negara mempunyai Kementerian Luar Negeri. Presiden boleh mempunyai intuisi geopolitik. Menteri pertahanan boleh berpikir tentang skenario terburuk. Intelijen boleh memelihara kecurigaan. Tetapi diplomasi bertugas menerjemahkan semuanya ke dalam kalimat yang tidak membuat negara lain mendadak meminta penjelasan. Dalam dunia yang dipenuhi rudal balistik dan senjata nuklir, kadang-kadang alat pengaman pertama bukanlah missile defence system, melainkan pemilihan kata.

Dari Masjid At-Taqwa ke “NATO versi Sachet warna Hijau”

Jauh sebelum istilah Mecca Joint Defense Agreement muncul di layar Bloomberg, Reuters, BBC atau Al Jazeera, gagasan tentang aliansi pertahanan negara-negara Muslim sebenarnya sudah lama hidup di tempat yang jauh lebih sederhana: obrolan mahasiswa, majalah Islam, tikar masjid, teh botol sosro dan waktu kosong sebelum dosen masuk kelas kita. Mulai dari ujung Fakultas Hukum yang paling jauh dari masjid, Fakultas Farmasi yang cocok sebagai tempat mencari kandidat istri, Fakultas Teknik tempat para cowok jagoan menuntut ilmu, sampai Fakultas Ekonomi tempat para kaum borjuis mengasah ilmu kapitalismenya.

Mereka yang pernah merasakan kehidupan aktivis kampus era 1990-an tentu mengenal atmosfernya. Internet belum berada di telapak tangan. Google belum menjadi mufti universal yang dapat menjawab apa pun dalam hitungan detik. Informasi politik dunia datang melalui koran, fotokopi artikel, buku yang berpindah tangan, dan majalah yang dibaca bergantian sampai sampulnya mulai lepas. Di lingkungan Satuan Kegiatan Islam Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila, SKI KMUP, salah satu titik pertemuannya adalah Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila dan Taman Bacaan Bang Suriman. Di sana, Majalah Sabili dapat berpindah dari satu tangan ke tangan lain lebih cepat daripada diktat kuliah yang seharusnya dibaca untuk ujian.

Mudah membayangkan suasananya. Bang Deni Wigunadi, sang Ketua SKI KMUP, datang membawa isu dunia Islam terbaru. Bang Suriman menjaga taman bacaan yang kecil tetapi, bagi mahasiswa yang haus berita internasional, terasa seperti perpustakaan geopolitik mini. Bang Handoko, sang problem solver, menyela dengan komentar serius. Bang Jafits Royhan dari Teknik Sipil angkatan 1994, salah satu dari dua ”Umar” di Universitas Pancasila, menghubungkan berita Palestina dengan Afghanistan atau Bosnia. Lalu datang Bang Agung Gustiputra, lebih populer dengan nama Agung “JAPUL”, singkatan yang konon lebih mudah diingat daripada nama lengkapnya: Jarang Pulang. Entah memang karena terlalu sibuk organisasi, terlalu betah di kampus, atau rumah sudah berubah fungsi menjadi tempat mengambil pakaian bersih, sejarah kecil mahasiswa selalu mempunyai versinya sendiri.

Di antara waktu Zuhur dan jadwal kuliah berikutnya, percakapan dapat melompat tanpa izin dari tugas kampus menuju Palestina, Bosnia, Chechnya, Afghanistan, Amerika Serikat, Israel, Saudi Arabia, Iran, sampai pertanyaan besar yang khas mahasiswa umur dua puluhan: kalau NATO bisa membuat Pasal 5, kenapa negara-negara Islam tidak bisa?

Dari pertanyaan semacam itulah, setidaknya dalam romantisme ingatan tentang aktivisme kampus masa itu, lahir berbagai teori geopolitik yang skalanya sering jauh lebih besar daripada saldo rekening mahasiswa yang membicarakannya.

Kadang gagasannya terdengar megah: semacam aliansi pertahanan dunia Islam.

Kadang, karena humor mahasiswa memang tidak mengenal protokol diplomatik, namanya cukup “NATO versi Syariah”.

Dan pada versi yang lebih ekonomis, mungkin lebih cocok dengan keadaan kantong mahasiswa 1990-an yang gemar minum Nutrisari di Warung Mas Sahuri belakang Masjid At Taqwa: “NATO versi Sachet warna Hijau.”

Disebut sachet karena semuanya masih kecil-kecilan. Belum ada markas besar. Belum ada integrated command. Tidak ada AWACS, kapal induk atau rudal balistik. Modalnya Majalah Sabili, beberapa gelas teh, sandal berjejer di serambi masjid, dan keyakinan bahwa kalau negara-negara Muslim berhenti bertengkar sebentar saja, mungkin persoalan dunia akan lebih mudah diselesaikan.

Tentu saja setelah usia bertambah, dunia ternyata tidak sesederhana obrolan selepas Zuhur.

Saudi dan Iran mempunyai kepentingan sendiri.

Turki dan negara-negara Arab pernah saling mencurigai.

Pakistan sibuk dengan India.

Mesir mempunyai perhitungan sendiri.

Qatar dan Saudi bahkan pernah memutus hubungan diplomatik.

Turki dan Saudi bertengkar keras setelah kasus Jamal Khashoggi.

Sesama negara Muslim membeli senjata dari negara berbeda, mempunyai patron berbeda, dan kadang justru menggunakan senjata tersebut untuk menghadapi sesamanya.

Karena itulah selama puluhan tahun “NATO versi Sachet warna Hijau” tetap lebih cocok menjadi bahan diskusi mahasiswa daripada dokumen pertahanan.

Sampai sejarah mulai mempunyai ide lain.

Kini Saudi Arabia, Pakistan dan Turki justru duduk dalam satu perjanjian pertahanan kolektif. Saudi membawa uang dan posisi sebagai penjaga Mekkah-Madinah. Pakistan membawa pengalaman militer dan status kekuatan nuklir. Turki membawa industri pertahanan, teknologi dan pengalaman NATO. Rumusannya bahkan mulai menyerupai mimpi lama itu: serangan terhadap satu negara dipandang sebagai serangan terhadap semuanya. Pakta Mekkah memang masih jauh dari NATO dalam arti institusional; para penandatangannya sendiri menolak menggambarkannya sebagai blok yang diarahkan kepada negara tertentu.

Tetapi bayangkan seandainya sebuah mesin waktu dapat membawa berita 7 Agustus 2026 itu kembali ke serambi Masjid At-Taqwa tiga puluh tahun sebelumnya.

Mungkin Bang Deni akan tersenyum.

Bang Handoko akan mulai menganalisis struktur komandonya.

Bang Jafits akan bertanya apakah Iran akan ikut atau justru menjadi lawannya.

Bang Suriman mungkin mencari edisi Sabili yang pernah membahas persatuan militer dunia Islam.

Dan Bang Agung “JAPUL”, jika kebetulan belum pulang juga, barangkali cukup mengatakan, “Tuh, kan. Akhirnya bikin juga.”

Hanya saja sejarah memberikan satu ironi.

Aliansi yang dahulu dibayangkan para aktivis muda sebagai buah ukhuwah ternyata mulai memperoleh bentuk bukan terutama karena romantisme persaudaraan, melainkan karena ketakutan bersama. Saudi mulai ragu apakah Amerika selamanya dapat menjadi penjamin. Pakistan membutuhkan jaringan strategis yang lebih luas menghadapi India. Turki ingin memperbesar otonomi strategisnya. Perang Iran, rudal Houthi, ketidakpastian Israel, dan perubahan politik Washington mengerjakan sesuatu yang tidak berhasil dikerjakan oleh ribuan seminar persatuan umat: membuat kepentingan nasional ketiganya untuk sementara waktu bertemu.

Mungkin begitulah cara dunia bekerja.

Pada usia dua puluh tahun kita membayangkan negara bersatu karena persaudaraan.

Pada usia lima puluh tahun kita mulai memahami bahwa negara biasanya bersatu karena kepentingan.

Dan sejarah, dengan humornya sendiri, terkadang mempertemukan keduanya.

Maka “NATO versi Sachet warna Hijau” itu belum benar-benar hadir. Masih jauh panggang dari api. Tetapi jika Bang Suriman masih menyimpan satu-dua eksemplar Majalah Sabili lama di Taman Bacaan Masjid At-Taqwa, mungkin majalah itu sekarang layak dibuka kembali.

Bukan untuk mencari ramalan.

Sekadar untuk tersenyum melihat betapa beberapa angan-angan mahasiswa ternyata membutuhkan waktu tiga puluh tahun, beberapa perang, ribuan rudal, petrodollar dalam jumlah besar, dan sedikit kegagalan diplomasi Amerika, sebelum dunia akhirnya menganggapnya layak dibicarakan secara serius. (AWPR)

***