Memahami Harga yang Harus Dibayar untuk Pertumbuhan Ekonomi

Ada kebiasaan menarik dalam cara kita membicarakan ekonomi. Ketika pertumbuhan melambat, kita menginginkan pemerintah meningkatkan belanja. Ketika investasi lesu, kita berharap suku bunga diturunkan. Namun, ketika kebutuhan pembiayaan negara meningkat, kita juga menginginkan bunga obligasi pemerintah tetap rendah.

Semua keinginan tersebut masuk akal jika dilihat secara terpisah. Belanja pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi. Bunga yang lebih rendah dapat membantu dunia usaha memperoleh pembiayaan. Sementara biaya utang yang rendah memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan.

Persoalannya, ketiga keinginan tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara bersamaan.

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai belanja. Salah satu sumbernya adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang pada dasarnya merupakan pinjaman dari investor kepada pemerintah. Investor tentu mengharapkan imbal hasil yang sepadan dengan risiko yang mereka tanggung.

Semakin besar kebutuhan pembiayaan, semakin penting kemampuan pemerintah meyakinkan investor bahwa dana yang dipinjam akan dikelola dengan baik dan kewajibannya dapat dipenuhi.

Di sinilah muncul pertanyaan yang sering terlupakan: dari mana sumber daya untuk membiayai pertumbuhan, dan siapa yang pada akhirnya menanggung biayanya?

Pertanyaan tersebut relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester pertama 2026. Inflasi tahunan September sebesar 3,28 persen, masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia. Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN hingga Agustus sebesar 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan surplus keseimbangan primer Rp154 triliun.

Angka-angka tersebut menggambarkan perekonomian yang relatif terjaga. Namun, Bank Indonesia masih mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen pada September, sementara imbal hasil SBN bertenor sepuluh tahun berada di sekitar 7,17 persen pada pertengahan bulan yang sama.

Jika kondisi ekonomi relatif baik, mengapa pemerintah masih harus menawarkan imbal hasil yang cukup tinggi untuk memperoleh pembiayaan?

Jawabannya mungkin terletak pada cara kita memahami harga yang terbentuk di pasar.

Harga yang Membawa Pesan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita memahami bahwa harga mencerminkan hubungan antara permintaan dan penawaran. Namun, ketika berbicara mengenai kebijakan ekonomi, harga yang tidak kita sukai sering kali dianggap sebagai masalah yang harus segera diperbaiki.

Ketika harga pangan naik, kita ingin menurunkannya. Ketika rupiah melemah, kita berharap nilainya kembali menguat. Ketika imbal hasil obligasi meningkat, kita menginginkan biaya pembiayaan pemerintah segera turun.

Padahal, harga tidak muncul tanpa alasan.

Imbal hasil obligasi pemerintah, misalnya, tidak hanya menentukan biaya utang negara. Angka tersebut juga mencerminkan ekspektasi investor terhadap inflasi, suku bunga di masa depan, kondisi fiskal, stabilitas mata uang, serta berbagai risiko lainnya.

Ketika investor menilai risiko meningkat, mereka cenderung meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Harga obligasi kemudian dapat turun, yang berarti yield-nya naik. Sebaliknya, meningkatnya permintaan investor dapat mendorong harga obligasi naik dan yield turun.

Karena itu, yield obligasi bukan sekadar angka yang perlu ditekan. Ia juga merupakan informasi tentang bagaimana pasar menilai keadaan ekonomi.

Tentu pasar tidak selalu benar. Dalam jangka pendek, harga dapat bergerak berlebihan akibat kepanikan atau perubahan sentimen. Namun, terdapat perbedaan antara harga yang menyimpang sementara dan harga yang mencerminkan persoalan fundamental.

Menurunkan suku bunga kebijakan, misalnya, tidak selalu membuat yield obligasi jangka panjang ikut turun. Investor tetap mempertimbangkan inflasi, risiko fiskal, dan nilai mata uang selama periode investasi. Dengan kata lain, mengubah harga tidak selalu berarti mengubah keadaan yang menyebabkan harga tersebut terbentuk.

Modal Tidak Pernah Benar-Benar Gratis

Indonesia mempunyai kebutuhan pembangunan yang besar. Infrastruktur harus diperbaiki, industri perlu diperkuat, ketahanan energi dan pangan harus ditingkatkan, sementara penciptaan lapangan kerja membutuhkan investasi yang berkelanjutan.

Semua itu memerlukan modal.

Namun, modal merupakan sumber daya yang terbatas. Pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga membutuhkan pembiayaan dari sumber dana yang sebagian saling bersaing.

Ketika pemerintah meningkatkan pinjaman, kebutuhan terhadap dana juga bertambah. Jika ketersediaan dana tidak meningkat secara seimbang, biaya pembiayaan dapat naik atau akses pembiayaan bagi sektor swasta menjadi lebih terbatas. Dalam ekonomi, keadaan ini dikenal sebagai crowding out.

Tentu hal tersebut tidak selalu terjadi. Ketika perekonomian memiliki kapasitas menganggur dan likuiditas cukup besar, belanja pemerintah justru dapat mendorong aktivitas swasta. Namun, semakin terbatas sumber daya yang tersedia, semakin nyata persaingan untuk memperoleh modal.

Kita dapat memperbesar likuiditas, memberikan insentif, atau mengembangkan instrumen pembiayaan baru. Akan tetapi, berbagai kebijakan tersebut tidak menghapus biaya ekonomi yang mendasarinya.

Utang menimbulkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga. Penerimaan negara yang digunakan untuk satu program tidak dapat digunakan untuk program lain. Sementara ekspansi moneter yang tidak diimbangi peningkatan produksi dapat menimbulkan tekanan inflasi dan nilai tukar.

Inilah yang dalam ekonomi disebut biaya peluang atau opportunity cost. Setiap keputusan menggunakan sumber daya berarti melepaskan kesempatan untuk menggunakannya bagi tujuan lain.

Bank Indonesia sendiri menghadapi keseimbangan kebijakan yang tidak sederhana. Pada September 2026, BI-Rate dipertahankan sebesar 5,75 persen di tengah kebutuhan mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas rupiah.

Cadangan devisa pada akhir September tercatat sebesar 146,3 miliar dolar AS, setara sekitar 5,3 bulan impor. Posisi tersebut masih memadai, tetapi perkembangannya juga dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar.

Keadaan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya menentukan biaya modalnya sendiri. Investor global membandingkan aset rupiah dengan berbagai pilihan investasi di negara lain.

Suku bunga yang lebih rendah dapat membantu perekonomian domestik. Namun, apabila tidak sejalan dengan ekspektasi risiko dan kondisi global, penurunan tersebut juga dapat menimbulkan tekanan terhadap arus modal dan nilai tukar.

Pada akhirnya, pilihan kebijakan selalu mempunyai konsekuensi. Biayanya mungkin dapat dialihkan atau ditunda, tetapi tidak serta-merta menghilang.

Utang dan Ruang Fiskal Masa Depan

Utang pemerintah tidak dengan sendirinya merupakan sesuatu yang buruk.

Pembiayaan melalui utang dapat memberikan manfaat besar apabila digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan produktivitas, atau memperbesar kemampuan ekonomi menghasilkan pendapatan di masa depan.

Namun, kemampuan memperoleh utang tidak sama dengan kemampuan menanggung konsekuensinya.

Hingga Agustus 2026, Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara sebesar Rp2.055,6 triliun dan belanja Rp2.295,7 triliun. Defisit masih relatif terkendali dan keseimbangan primer mencatat surplus.

Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi kredibilitas fiskal Indonesia. Akan tetapi, keadaan fiskal pada satu periode belum cukup untuk menjelaskan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Investor tidak hanya memperhatikan posisi utang saat ini. Mereka juga mempertimbangkan arah penerimaan, pertumbuhan belanja, kebutuhan pembiayaan baru, dan kemampuan pemerintah memenuhi kewajibannya di masa depan.

Dalam teori keuangan publik, keberlanjutan utang sangat dipengaruhi hubungan antara tingkat bunga efektif utang, pertumbuhan ekonomi nominal, dan keseimbangan primer. Jika pertumbuhan ekonomi nominal cukup tinggi dibandingkan biaya bunga efektif, rasio utang terhadap PDB cenderung lebih mudah dikelola, terutama apabila pemerintah menjaga keseimbangan primernya. Sebaliknya, ketika biaya bunga melampaui pertumbuhan ekonomi dalam waktu panjang, stabilisasi rasio utang membutuhkan upaya fiskal yang lebih besar.

Karena itu, persoalan utang bukan semata-mata berapa besar pinjaman yang dapat diperoleh, tetapi apakah kemampuan ekonomi untuk menanggung kewajiban tersebut juga meningkat.

Proses memburuknya kondisi fiskal tidak selalu diawali oleh krisis besar.

Ia dapat berlangsung perlahan. Pembayaran bunga meningkat, kebutuhan pembiayaan kembali bertambah, dan ruang untuk belanja produktif semakin terbatas.

Pemerintah kemudian menghadapi pilihan yang tidak mudah: meningkatkan penerimaan, mengurangi pengeluaran, atau kembali menambah pembiayaan.

Disiplin fiskal pada akhirnya bukan sekadar menjaga angka defisit dan rasio utang. Disiplin fiskal adalah kemampuan mempertahankan pilihan ketika masa depan tidak berjalan sesuai rencana.

Tidak Semua Pertumbuhan Memiliki Nilai yang Sama

Ada alasan lain mengapa pembicaraan mengenai pertumbuhan ekonomi tidak cukup berhenti pada angka PDB.

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan kedua 2026. Pada periode yang sama, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen. Secara semesteran, konsumsi pemerintah meningkat 18,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut menunjukkan kuatnya ekspansi konsumsi pemerintah, meskipun tidak berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia sepenuhnya bergantung pada belanja negara.

Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa besar tambahan aktivitas ekonomi tersebut mampu menciptakan kapasitas produksi dan pendapatan di masa depan.

Pertumbuhan dapat berasal dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, maupun ekspor. Semuanya berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi, tetapi manfaat jangka panjangnya tidak selalu sama.

Pembangunan jalan yang menurunkan biaya logistik dapat meningkatkan produktivitas selama bertahun-tahun. Investasi industri yang menghasilkan barang bernilai tambah dapat memperluas ekspor dan menciptakan lapangan kerja.

Sebaliknya, pengeluaran yang terutama meningkatkan permintaan tanpa memperkuat kapasitas produksi mungkin hanya memberikan dorongan sementara.

Dalam jangka pendek, peningkatan permintaan dapat membantu perekonomian memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai. Namun, dalam jangka panjang, pertumbuhan membutuhkan produktivitas, investasi, teknologi, dan kualitas tenaga kerja yang terus meningkat.

Jika permintaan berkembang lebih cepat daripada kemampuan produksi, tekanan dapat muncul dalam bentuk inflasi, peningkatan impor, atau pelemahan nilai tukar.

Karena itu, tambahan belanja dan pembiayaan perlu dinilai bukan hanya dari kemampuannya meningkatkan pertumbuhan hari ini, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dihasilkannya pada tahun-tahun berikutnya.

Belanja pemerintah tetap penting, terutama untuk menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung kegiatan ekonomi. Namun, pertumbuhan yang berkelanjutan membutuhkan peran sektor swasta dan peningkatan produktivitas yang semakin kuat.

Jika modal digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar daripada biayanya, pembiayaan dapat memperkuat fondasi pertumbuhan.

Sebaliknya, jika manfaat yang dihasilkan tidak sepadan dengan biaya yang ditanggung, pertumbuhan hari ini berpotensi meninggalkan beban bagi masa depan.

Kita Tidak Bisa Menghapus Konsekuensi

Indonesia tidak sedang berada dalam krisis ekonomi. Pertumbuhan masih terjaga, inflasi berada dalam rentang sasaran, kondisi fiskal relatif terkendali, dan cadangan devisa masih memadai.

Namun, keadaan yang relatif baik bukan alasan untuk mengabaikan harga dan risiko yang terbentuk dalam perekonomian. Pemerintah mempunyai berbagai instrumen untuk memengaruhi aktivitas ekonomi. Kebijakan fiskal dapat meningkatkan permintaan dan mempercepat pembangunan. Kebijakan moneter dapat memengaruhi likuiditas dan biaya pembiayaan. Intervensi pasar dapat membantu meredam gejolak yang berlebihan.

Tetapi tidak satu pun dari kebijakan tersebut dapat menghapus keterbatasan sumber daya, kewajiban pembayaran utang, atau kebutuhan investor memperoleh kompensasi atas risiko.

Bahkan, apabila kebijakan terlalu berfokus pada menekan harga tanpa memperbaiki penyebabnya, konsekuensi yang ingin dihindari justru dapat kembali dalam bentuk lain.

Bunga yang ditekan terlalu rendah dapat meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar. Pembiayaan yang terus diperluas tanpa hasil produktif dapat mempersempit ruang fiskal. Sementara pertumbuhan yang terlalu bergantung pada stimulus dapat kehilangan kekuatannya ketika dukungan tersebut berkurang.

Hal ini bukan berarti intervensi pemerintah selalu keliru. Pasar dapat mengalami gangguan, dan kebijakan yang tepat justru diperlukan untuk memperbaikinya.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kebijakan yang membantu perekonomian menyesuaikan diri dan kebijakan yang sekadar berusaha menghindari konsekuensi penyesuaian tersebut.

Indonesia mempunyai potensi pertumbuhan yang besar. Tantangannya bukan hanya bagaimana memperoleh pembiayaan lebih banyak atau menurunkan biaya modal, melainkan bagaimana memastikan modal yang digunakan menghasilkan nilai ekonomi yang memadai.

Kita perlu lebih sering bertanya apakah tambahan utang memperbesar kapasitas ekonomi, apakah belanja pemerintah meningkatkan produktivitas, dan apakah pertumbuhan yang dihasilkan mampu memperkuat kemampuan negara membiayai kebutuhannya sendiri.

Sebab, dalam ekonomi, tidak ada sumber daya yang benar-benar tanpa biaya. Modal mempunyai harga, utang membawa kewajiban, risiko membutuhkan kompensasi, dan setiap pilihan selalu mempunyai konsekuensi.

Kebijakan dapat mengelola konsekuensi tersebut, tetapi tidak dapat menghapusnya.

Pada akhirnya, pertanyaan penting bagi Indonesia bukan sekadar bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, melainkan bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar memperkuat kemampuan ekonomi untuk membiayai masa depannya sendiri.

Pertumbuhan ekonomi yang baik bukanlah pertumbuhan tanpa biaya, melainkan pertumbuhan yang menghasilkan manfaat lebih besar daripada harga yang harus dibayar untuk mencapainya.