Gaji Bintang, Nasib Atlet Daerah: Ketimpangan Pembinaan di Balik Bonus Miliaran

Pada Juli 2024, seorang pelari jarak menengah asal sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur mengirim pesan singkat ke pelatihnya. Isinya pendek: ia tidak bisa ikut pemusatan latihan provinsi karena tidak punya biaya transportasi ke Kupang. Jarak dari rumahnya ke ibu kota provinsi sekitar tujuh jam perjalanan darat. Tiket bus pulang-pergi menghabiskan hampir sepertiga uang yang ia kumpulkan dari mengajar les anak SD. Beberapa bulan kemudian, namanya tidak lagi muncul di daftar atlet daerah. Ia memilih bekerja di sebuah kafe.

Kisah itu terulang di banyak daerah. Atlet berbakat berhenti karena kehabisan uang di tengah jalan, dan kekalahan bukan penyebabnya. Sementara itu, di tingkat nasional, perhatian publik dan anggaran lebih sering mengalir ke atlet yang sudah menang, dalam bentuk bonus yang diumumkan di halaman depan media. Ketimpangan ini melampaui soal angka di kas negara. Ia menyangkut cara Indonesia memahami apa arti pembinaan.

Bonus yang Diumumkan, Biaya yang Tidak

Setelah Olimpiade Paris 2024, pemerintah mengumumkan bonus bagi peraih medali. Untuk emas, besaran bonus yang beredar di pemberitaan berada di kisaran Rp 6 miliar per atlet, ditambah penghargaan tambahan dari berbagai lembaga dan sponsor. Angka itu wajar dan pantas diberikan. Seorang atlet yang berlatih belasan tahun dan membawa nama negara ke podium dunia tidak layak dibayar dengan ucapan terima kasih.

Persoalannya terletak pada struktur di belakang bonus, bukan pada besarnya. Bonus adalah pengakuan di ujung jalan. Yang menentukan apakah jalan itu pernah ada adalah anggaran pembinaan di pangkalnya: honor pelatih daerah, biaya pemusatan latihan, peralatan, gizi atlet, dan transportasi ke kompetisi. Pos-pos itu jarang diberitakan karena tidak fotogenik. Tidak ada konferensi pers untuk pengadaan sepatu lari atau pembayaran honor pelatih kabupaten.

Dalam struktur APBN, anggaran olahraga terkonsentrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta sebagian di pemerintah daerah. Totalnya dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran satu persenan kecil dari belanja negara, dan porsi terbesarnya habis untuk penyelenggaraan event serta kegiatan seremonial. Sementara itu, desentralisasi membuat pembinaan atlet menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota, yang kemampuan fiskalnya sangat timpang. Kabupaten dengan pendapatan asli daerah kecil biasanya menempatkan olahraga di urutan belakang prioritas, bersaing dengan jalan rusak dan gaji guru.

PON sebagai Cermin

Pekan Olahraga Nasional (PON) digelar empat tahun sekali dan menjadi puncak pembinaan daerah. Namun PON juga menunjukkan masalahnya sendiri. Sejumlah daerah melakukan naturalisasi internal: merekrut atlet dari provinsi lain dengan iming-iming bonus dan fasilitas, lalu menurunkan mereka atas nama daerah baru. Praktik ini sah secara administratif, tetapi mengaburkan makna pembinaan. Daerah yang rajin membina dari usia dini bisa kalah dari daerah yang rajin membeli atlet jadi menjelang PON.

Orientasi medali juga membentuk perilaku di tingkat bawah. Cabang olahraga yang berpeluang menyumbang emas cepat mendapat perhatian. Cabang yang butuh waktu panjang untuk berbuah, seperti atletik jarak jauh atau renang, sering diabaikan karena hasilnya tidak terlihat dalam satu siklus anggaran. Padahal justru cabang-cabang itulah yang menjadi tulang punggung prestasi internasional, dan justru cabang-cabang itulah yang paling mahal dibina secara konsisten.

Masalah lain adalah siklus politik. Kepala daerah berganti setiap lima tahun, dan dengan itu berganti pula prioritas. Program pembinaan yang dirancang untuk sepuluh tahun sering terputus di tahun ketiga karena pejabat baru punya agenda sendiri. Atlet yang sudah dilatih bertahun-tahun harus memulai dari nol di bawah pelatih baru dengan metode berbeda. Biaya yang sudah dikeluarkan tidak hilang, tetapi manfaatnya menguap.

Atlet yang Berhenti di Tengah Jalan

Di banyak kabupaten, atlet tidak berstatus pegawai. Mereka berlatih dengan honor tidak tetap, kadang hanya uang transportasi, kadang tidak sama sekali. Ketika prestasi datang, bonus mengalir. Ketika prestasi belum datang, mereka harus menanggung sendiri biaya sepatu, makan tambahan, dan waktu yang seharusnya dipakai bekerja. Seorang atlet angkat besi dari sebuah kabupaten di Jawa Tengah pernah bercerita bahwa ia menjual sepeda untuk membeli chalk dan pakaian latihan. Ia berhenti setahun kemudian karena tidak sanggup lagi, dan cederanya tidak pernah menjadi alasannya.

Perempuan atlet menghadapi lapisan tambahan. Fasilitas latihan yang tidak ramah, minimnya pelatih perempuan, dan beban domestik membuat angka putus atlet perempuan lebih tinggi. Beberapa daerah melaporkan bahwa jumlah atlet perempuan di jenjang pemula jauh lebih kecil dibanding laki-laki, dan selisih itu melebar di jenjang remaja. Program pembinaan yang tidak melihat perbedaan ini akan terus kehilangan separuh potensinya tanpa pernah menyadarinya.

Ada juga masalah data. Indonesia tidak memiliki registri atlet nasional yang rapi dan terbuka. Setiap daerah punya basis data sendiri, sering dalam bentuk spreadsheet, sering tidak diperbarui. Akibatnya, atlet yang pindah domisili atau berganti cabang mudah hilang dari radar. Kebijakan yang tidak tahu siapa yang sedang dibina akan selalu bekerja dengan asumsi, sementara kenyataan di lapangan berjalan sendiri.

Uang yang Lebih Awal

Perbandingan dengan negara yang konsisten berprestasi menunjukkan pola yang sama. Jepang, Korea Selatan, dan Australia membangun sistem pembinaan berlapis: sekolah, klub, daerah, dan pusat pelatihan nasional, dengan jalur yang jelas dan pendanaan yang stabil lintas pemerintahan. Bonus tetap ada, meskipun bukan inti kebijakan. Intinya adalah memastikan bahwa anak berusia sepuluh tahun di kota kecil punya pelatih bersertifikat, kompetisi rutin, dan orang tua yang tidak perlu memilih antara sekolah anak dan sepatu lari anak.

Untuk Indonesia, perubahan yang paling berdampak tidak selalu menuntut anggaran besar. Kontrak pelatih daerah yang multi-tahun bisa mencegah kehilangan pengetahuan setiap kali pergantian pejabat. Dana abadi pembinaan di tingkat kabupaten bisa memberi kepastian bagi atlet muda. Sistem kompetisi berjenjang yang murah dan rutin akan menemukan bakat lebih banyak daripada seleksi setahun sekali di ibu kota provinsi. Dan aturan yang ketat soal perpindahan atlet antarprovinsi akan mengembalikan makna PON sebagai ajang pembinaan, alih-alih bursa transfer.

Yang juga penting dibenahi adalah cara negara menghitung keberhasilan. Selama keberhasilan diukur hanya dari jumlah medali di ajang besar, pembinaan akan selalu dinilai dari hasil akhirnya, sementara prosesnya luput dari hitungan. Padahal proses itulah yang menentukan apakah Indonesia akan punya atlet di Olimpiade 2036 atau hanya akan menonton dari layar.

Podium Tidak Dimulai di Podium

Ada satu hal yang jarang muncul dalam perdebatan anggaran olahraga: biaya peluang yang ditanggung atlet sendiri. Seorang atlet yang berlatih enam jam sehari tidak bisa bekerja penuh waktu. Selama bertahun-tahun ia menanggung selisih antara pendapatan yang seharusnya dan yang ia terima, dengan harapan suatu hari akan diganti oleh bonus atau status pegawai. Bagi atlet dari keluarga mampu, itu investasi. Bagi atlet dari keluarga petani atau nelayan, itu pertaruhan yang sering kalah sebelum dimulai.

Karena itu, dukungan yang paling dibutuhkan adalah jaminan yang lebih awal, jauh lebih mendesak daripada bonus yang lebih besar: tunjangan bulanan yang cukup untuk makan dan transportasi, asuransi cedera yang benar-benar bisa diklaim, dan jalur pendidikan yang tidak memaksa atlet memilih antara latihan dan ijazah. Beberapa negara bagian di Australia menerapkan skema beasiswa olahraga yang mengikat atlet pada program pendidikan sekaligus latihan, sehingga atlet yang gagal berprestasi tidak kehilangan masa depan. Indonesia sudah punya benih skema serupa, tetapi cakupannya masih terbatas pada segelintir cabang dan segelintir daerah.

Ada juga persoalan transparansi. Publik tahu berapa bonus yang diterima peraih medali emas, karena diumumkan. Publik tidak tahu berapa honor pelatih daerah, berapa biaya pemusatan latihan, dan berapa yang tersisa untuk pembinaan usia dini setelah event selesai. Tanpa keterbukaan itu, sulit menilai apakah anggaran olahraga benar-benar dipakai untuk membangun, atau sebagian besar habis untuk panggung dan upacara.

Investasi Kecil yang Tidak Pernah Masuk Berita

Atlet yang berdiri di podium adalah hasil akhir dari serangkaian keputusan kecil yang dibuat jauh sebelumnya: seorang guru olahraga yang mengenali bakat di kelas empat, sebuah klub yang mau menampung anak tanpa biaya, sebuah dinas yang membayar honor pelatih tepat waktu. Ketika salah satu mata rantai itu putus, podium itu tidak pernah terjadi, dan tidak ada yang mencatatnya sebagai kegagalan karena tidak ada yang tahu atlet itu pernah ada.

Negara boleh saja merayakan emas dengan bonus miliaran. Tetapi selama biaya bus ke pemusatan latihan provinsi masih menjadi penghalang, selama pelatih kabupaten dibayar lebih rendah dari juru parkir, dan selama siklus pembinaan dipotong setiap lima tahun, prestasi internasional akan lebih sering menjadi kebetulan daripada hasil rancangan. Podium tidak dimulai di podium. Ia dimulai di lapangan sekolah yang lantainya retak, di kota kecil yang tidak pernah masuk berita.