Dua Pemilu, Dua Percakapan: Kesempatan Mengembalikan Politik Lokal ke Daerah

Di dalam bilik suara pada Pemilu 2024, seorang pemilih menerima lima surat suara. Ia diminta memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten atau kota. Nama, foto, lambang, dan nomor memenuhi lembar-lembar yang ukurannya tidak selalu mudah ditangani.

Semua keputusan itu sah dan penting. Namun, kemampuan manusia untuk memberi perhatian tidak bertambah hanya karena jumlah surat suara bertambah. Ketika pertarungan presiden mendominasi percakapan nasional, siapa yang sempat memeriksa calon DPRD, memahami kewenangannya, lalu menghubungkan rekam jejaknya dengan persoalan di lingkungan sendiri?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengubah keadaan tersebut. Mulai 2029, pemilu nasional dan pemilu daerah tidak lagi diselenggarakan dalam satu rangkaian serentak seperti model lima kotak. Pemilu nasional memilih presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD. Pemilu daerah memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, gubernur, bupati, dan wali kota.

Perubahan ini sering diringkas sebagai pemisahan jadwal. Padahal, akibat terpentingnya mungkin terletak pada pemisahan percakapan.

## Ketika lima pilihan berbicara pada saat yang sama

Model keserentakan sebelumnya dibangun dengan tujuan yang masuk akal: menyelaraskan pemerintahan, mengurangi frekuensi pemilihan, dan menyederhanakan siklus politik. Dalam praktiknya, keserentakan juga menghasilkan beban yang sangat besar bagi pemilih, peserta, dan penyelenggara.

Pemilihan presiden mempunyai daya tarik paling kuat. Ia melibatkan figur nasional, kampanye besar, debat yang disiarkan luas, serta pertarungan narasi tentang arah negara. Kontestasi itu kemudian menarik isu lain masuk ke orbitnya. Calon legislatif memanfaatkan popularitas kandidat presiden, partai menyusun kampanye di sekitar koalisi nasional, dan perhatian media tersedot ke persaingan tingkat pusat.

Akibatnya bukan berarti pemilih sama sekali mengabaikan politik lokal. Banyak calon DPRD tetap mempunyai jaringan kuat dan dikenal langsung oleh warga. Akan tetapi, ruang publik untuk memperdebatkan kualitas layanan kesehatan daerah, transportasi perkotaan, tata ruang, pengelolaan sampah, sekolah, pasar, atau anggaran desa menjadi lebih sempit.

Pilkada yang berlangsung pada tahun yang sama juga membawa percakapan daerah ke dalam musim politik nasional yang sudah panjang. Dalam satu tahun, warga bergerak dari pemilu lima surat suara menuju pemilihan kepala daerah. Penyelenggara menghadapi tahapan yang beririsan, sedangkan partai dan masyarakat nyaris tidak mempunyai waktu untuk mengevaluasi hasil pemilu pertama sebelum memasuki kontestasi berikutnya.

## Apa yang sebenarnya diputuskan MK?

Mahkamah menetapkan bahwa mulai 2029, keserentakan yang konstitusional terdiri atas dua kelompok. Pemilu nasional menyatukan pemilihan anggota DPR, anggota DPD, serta presiden dan wakil presiden. Setelah itu, pemilu daerah menyatukan pemilihan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, serta kepala dan wakil kepala daerah.

Jarak penyelenggaraan pemilu daerah ditetapkan paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, pemisahan tidak berarti kedua pemilu hanya diberi jeda beberapa bulan. Pemilu daerah memperoleh musim politiknya sendiri.

Mahkamah mempertimbangkan beban kerja penyelenggara, kompleksitas pilihan pemilih, serta kebutuhan memberi ruang lebih besar bagi isu pembangunan daerah. Putusan tersebut juga menghendaki agar partai politik mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan kader dalam kontestasi lokal.

Konsekuensi transisinya tidak kecil. Pembentuk undang-undang harus menata masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah hasil pemilihan 2024 agar sistem baru dapat diterapkan. Mahkamah menyatakan pengaturan transisi harus dilakukan tanpa mengurangi masa jabatan lima tahun dan tidak boleh memperpanjangnya lebih dari lima tahun. Rumusan teknisnya merupakan pekerjaan legislasi yang harus dibahas secara terbuka karena menyangkut mandat pemilih dan kesinambungan pemerintahan daerah.

## Kesempatan bagi politik lokal untuk kembali mempunyai nama

Dengan pemilu daerah yang berdiri sendiri, seorang calon gubernur tidak lagi bertanding di bawah bayang-bayang pemilihan presiden pada hari yang sama. Calon DPRD dapat diperdebatkan bersama calon kepala daerah karena keduanya bekerja dalam ekosistem pemerintahan lokal yang sama. Pemilih dapat menilai apakah janji kepala daerah mempunyai dukungan politik di DPRD dan apakah rancangan anggarannya masuk akal.

Pemisahan juga membuka kesempatan memperjelas pembagian kewenangan. Kampanye lokal sering dipenuhi janji yang sebenarnya bergantung pada pemerintah pusat atau berada di luar kekuasaan jabatan yang diperebutkan. Musim pemilu daerah yang khusus memungkinkan media, kampus, organisasi warga, dan penyelenggara menyusun pembahasan yang lebih konkret: bagian mana yang dapat dilakukan gubernur, bagian mana yang menjadi kewenangan bupati atau wali kota, dan bagian mana yang memerlukan persetujuan DPRD.

Manfaat lain adalah tersedianya waktu untuk mengevaluasi pemilu nasional. Partai dapat membaca hasil, memperbaiki proses pencalonan, dan menyiapkan kader daerah tanpa melakukan semuanya serentak. Penyelenggara pun dapat menggunakan temuan dari pemilu nasional untuk memperbaiki daftar pemilih, logistik, aksesibilitas, serta mekanisme pengawasan pada pemilu daerah.

Namun, kesempatan bukan jaminan. Memisahkan jadwal tidak otomatis menghasilkan kampanye yang lebih substantif. Politik lokal tetap dapat dikuasai dinasti, patronase, politik uang, atau persaingan figur tanpa program. Media nasional mungkin tetap memandang daerah hanya sebagai perpanjangan pertarungan elite pusat. Partai juga dapat menggunakan pemilu lokal sebagai referendum terhadap pemerintah nasional, sehingga isu daerah kembali tersisih.

Desain kalender hanya menyediakan ruang. Kualitas percakapan bergantung pada siapa yang mengisinya.

## Biaya dari kampanye yang terasa tidak pernah selesai

Pemisahan menimbulkan pertukaran yang harus diakui. Warga akan datang ke tempat pemungutan suara pada dua momentum besar yang berjauhan. Negara membiayai dua rangkaian logistik, pengamanan, pengawasan, dan pendidikan pemilih. Partai serta kandidat menjalani siklus kampanye lebih panjang.

Jarak dua hingga dua setengah tahun juga dapat menciptakan politik permanen. Setelah pemilu nasional berakhir, partai segera menghitung pencalonan daerah. Setelah pemilu daerah selesai, persiapan menuju pemilu nasional berikutnya tidak terlalu jauh. Jika tidak diatur baik, pemerintahan dapat terus-menerus menyesuaikan kebijakan dengan kalkulasi elektoral.

Tingkat partisipasi pun perlu diperhatikan. Pemilu nasional biasanya memperoleh perhatian lebih besar. Pemilu daerah yang berdiri sendiri dapat menghasilkan pembahasan lokal yang lebih fokus, tetapi juga berisiko mengalami penurunan partisipasi jika pemilih merasa lelah atau tidak melihat perbedaan nyata di antara kandidat.

Karena itu, evaluasi tidak boleh hanya membandingkan jumlah pemilih. Kualitas pilihan, keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas, akses penyandang disabilitas, politik uang, beban petugas, biaya per pemilih, sengketa, serta kemampuan warga mengenali calon perlu diukur bersama.

## Pekerjaan terpenting berlangsung sebelum 2029

Putusan MK memberi arah, tetapi undang-undang akan menentukan pengalaman nyata warga. Revisi aturan pemilu harus menjawab transisi masa jabatan, tahapan pencalonan, penyelesaian sengketa, pembiayaan, pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, serta hubungan kerja KPU dan Bawaslu di dua siklus berbeda.

Pembahasan tidak boleh direduksi menjadi negosiasi jadwal antarelite. Pemerintah dan DPR perlu menerbitkan simulasi kalender, biaya, kebutuhan personel, serta pilihan transisi. KPU dan Bawaslu mempunyai pengalaman operasional yang harus masuk sejak awal. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, kelompok disabilitas, media lokal, dan pemilih juga perlu dilibatkan sebelum rancangan mengeras menjadi kesepakatan politik.

Pendidikan pemilih kemudian harus berubah. Untuk pemilu nasional, warga memerlukan pemahaman tentang hubungan presiden, DPR, dan DPD. Untuk pemilu daerah, materi perlu menghubungkan kepala daerah dan DPRD dengan anggaran serta layanan yang ditemui setiap hari. Dua pemilu membutuhkan dua percakapan, bukan satu modul yang hanya diganti tanggalnya.

Keberhasilan pemisahan akhirnya dapat diuji dengan pertanyaan sederhana. Ketika warga memasuki bilik suara dalam pemilu daerah nanti, apakah mereka mengenal persoalan yang sedang diputuskan? Apakah calon membicarakan kewenangan yang benar-benar akan dipegangnya? Apakah perhatian publik terbagi lebih adil daripada ketika lima surat suara datang bersamaan?

Model lima kotak berusaha menempatkan seluruh demokrasi dalam satu hari. Putusan baru mengakui bahwa perhatian warga, kapasitas penyelenggara, dan keragaman persoalan daerah mempunyai batas. Pemisahan pemilu dapat memberi politik lokal kesempatan bernapas. Namun, napas itu hanya berguna apabila diisi dengan program, pengawasan, dan pilihan yang benar-benar berakar pada kebutuhan daerah.