27 Agustus 2026: Ketika Jakarta Kembali Tenang, Namun Bambang Tak Kunjung Pulang

Ketika Jakarta Kembali Tenang, Namun Bambang Tak Kunjung Pulang

Kamis 27 Agustus 2026, ketika penantian Ibu Sudarsi berujung duka

Oleh: Abu Witjaksono Pandega Respati

Jakarta akhirnya kembali tenang.

Jalan-jalan yang sehari sebelumnya dipenuhi massa mulai lengang. Barikade dibuka. Lalu lintas perlahan normal. Gedung-gedung kembali bekerja seperti biasa. Orang-orang kembali ke kantor, pedagang membuka lapak, kendaraan melintas, dan kota yang sempat gaduh mencoba melanjutkan hidupnya.

Namun tidak semua orang bisa kembali seperti semula.

Di sebuah rumah di Pejompongan, ketenangan justru tidak pernah benar-benar datang.

Bambang Setiyawan, 59 tahun, seorang pedagang cermin, keluar rumah pada malam kericuhan 27 Agustus 2026.

Ia tidak pernah kembali.

Di tengah riuh politik yang sering dibicarakan dengan bahasa besar, kekuasaan, suksesi, stabilitas, pengaruh, koalisi, bahkan sejarah, kisah Bambang mengingatkan bahwa setiap pertarungan politik selalu mempunyai ongkos. Dan terlalu sering, ongkos paling mahal justru dibayar oleh mereka yang tidak ikut memainkan politik.

Setelah pemimpin pulang

Peristiwa yang awalnya bertemakan rencana demonstrasi 27 Agustus 2026, sejak awal sulit dijelaskan sebagai satu gerakan dengan satu komando.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu datang ke DPR membawa agenda pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Supriyono alias Botok diterima sejumlah pimpinan DPR. Sufmi Dasco Ahmad memainkan peran penting dalam proses itu.

Tidak ada benturan besar.

Dialog dibuka.

Komitmen politik diberikan.

Massa Pati kemudian pulang.

Di sinilah kemampuan politik bekerja dengan cara yang sering jauh lebih efektif daripada represi.

Energi massa tidak selalu harus dipatahkan. Kadang cukup dialirkan.

Botok mendapat sesuatu untuk dibawa pulang. DPR memperoleh ruang bernapas. Tekanan politik dapat diredakan tanpa benturan terbuka. Sulit untuk tidak beranggapan bahwa skenario demonstrasi dari Pati, sampai ke penerimaan di Senayan yang cepat tanggap, tidak diorkestrasi secara halus. Namun bukan itu fokus keresahan kali ini.

Ada satu kekeliruan yang sering dilakukan elite: menganggap pulangnya pemimpin berarti pulangnya kemarahan.

Padahal massa bukan sekadar organisasi.

Massa adalah suasana.

Ketika satu kelompok pulang, kelompok lain belum tentu ikut berhenti. Ketika satu tuntutan direspons, kegelisahan lain belum tentu hilang.

Menjelang sore, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, pengemudi ojek daring, dan massa lain masih berada di kawasan Senayan.

Pusat gravitasi berubah.

Apa yang pada pagi hari memiliki nama dan komando, malam harinya berubah menjadi kerumunan.

Dalam situasi seperti itu, ruang paling berbahaya justru muncul ketika semua orang merasa tidak lagi benar-benar bertanggung jawab.

Gerakan dan penunggang

Terlalu sederhana jika seluruh peristiwa kemudian dibaca sebagai operasi satu kelompok politik.

Gerakan sosial dapat lahir secara organik.

Tetapi gerakan yang organik tidak berarti kebal dari penunggang.

Di Jakarta, hampir semua keresahan cepat atau lambat bertemu dengan kepentingan.

Ada yang datang membawa tuntutan moral.

Ada yang mencari panggung.

Ada yang mencoba memperbesar tekanan.

Ada pula yang mungkin memang datang bukan untuk berdemonstrasi, melainkan untuk menciptakan kekacauan.

Karena itu, membedakan demonstran dari perusuh menjadi penting.

Tidak semua orang di jalan memiliki agenda yang sama.

Tidak semua yang membawa kemarahan membawa kepentingan politik.

Dan tidak semua yang membawa kepentingan politik mengakuinya.

Polisi kemudian menyebut adanya temuan senjata tajam, bahan bakar, botol bersumbu, hingga kemungkinan jalur perekrutan dan pembiayaan. Semua itu masih harus diuji melalui proses hukum.

Namun satu hal cukup jelas: apa yang terjadi malam itu tidak lagi sepenuhnya merupakan kelanjutan dari demonstrasi pagi.

Ada pergantian watak.

Dan mungkin juga pergantian pemain.

Bayangan kekuasaan

Semua itu berlangsung di tengah konteks politik yang lebih besar.

Hubungan Jokowi, Prabowo, dan Gibran masih menjadi salah satu poros utama politik Indonesia.

Prabowo memegang kekuasaan formal.

Jokowi tidak lagi menjabat, tetapi masih memiliki jaringan yang dibangun selama lebih dari satu dekade.

Gibran berada di tengah.

Hubungan mereka bukan hanya hubungan pribadi. Ia adalah hubungan kepentingan.

Pada 2019, Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi.

Pada 2024, hubungan itu berubah menjadi aliansi suksesi.

Prabowo membutuhkan basis keberlanjutan Jokowi. Jokowi membutuhkan jaminan bahwa warisannya tidak dibongkar dan bahwa Gibran memiliki jalan ke masa depan.

Sekarang, keseimbangan perlahan berubah.

Prabowo sudah menjadi presiden.

Semakin lama ia memerintah, semakin kuat basis kekuasaan yang dapat ia bangun sendiri.

Pada titik tertentu, kebutuhan Prabowo terhadap Jokowi tentu akan mengecil.

Sebaliknya, masa depan Gibran akan semakin tergantung pada satu pertanyaan yang belum perlu dijawab hari ini:

apakah ia masih akan menjadi pasangan Prabowo pada 2029?

Di sanalah ketegangan halus mulai terasa.

Di dalam podcast Bocor Alus Politik Tempo, Joko Widodo berbicara dengan tenang mengenai masa depan politiknya di hadapan Stefanus Pramono, Hussein Abri Dongoran, Raymundus Rikang dan Francisca Christy Rosana.

Sebagian loyalisnya, termasuk Budi Arie yang berbicara mengenai kemungkinan adanya ”patahan sejarah” sebelum 2029, saat duduk di samping Jokowi dalam sebuah forum relawan Projo, terdengar dan terlihat berbicara jauh lebih keras.

PSI terus dibangun, dimulai dengan upacara menginjak kepala kerbau di Lampung, sampai pengukuhan sebagai saudara raja adat di NTT.

Relawan dijaga loyalitas dan militansinya.

Dukungan kepada Prabowo-Gibran tetap diumumkan.

Semua itu tidak otomatis berarti konflik.

Justru bisa berarti hal yang lebih sederhana: semua pihak sedang menjaga pilihan.

Dalam politik, orang yang tidak memiliki pilihan mudah diabaikan.

Prabowo dan lingkaran dekat

Di sisi lain, Prabowo juga sedang membangun pusat gravitasinya sendiri.

Sjafrie Sjamsoeddin, Hashim Djojohadikusumo, Sufmi Dasco Ahmad, dan Teddy Indra Wijaya memiliki jenis kedekatan yang berbeda dengan presiden.

Sjafrie membawa kepercayaan lama di bidang pertahanan, sejak era Pendidikan di Akademi Militer, sampai dengan estafet tongkat Kemenhan dan penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) saat ini. Satgas PKH sendiri memiliki Ketua Pengarah yang merangkap Menteri Pertahanan, dengan Ketua Pelaksana merangkap (mantan) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Hashim membawa keluarga dan jaringan ekonomi yang terus berkembang di segala lini, mulai dari pertambangan termasuk industri timah yang baru berganti pemain, backbone internet dan telekomunikasi di darat dan bawah laut, infrastruktur artificial inteligence, sampai dengan transisi energi hijau.

Dasco mengelola politik. Julukan ”Don” yang disematkan kepadanya, cukup menunjukkan peran dan kapasitasnya yang jauh melebihi sekat-sekat seorang wakil ketua DPR. Bahkan terkesan jauh melampaui Puan yang ketua DPR.

Teddy mengelola akses. Baju Sekretaris Kabinet yang dikenakannya, sertingkali terlihat terlalu sempit bila dibandingkan dengan kinerjanya dalam mendukung kesuksesan program pemerintahan Prabowo.

Mereka tentu bukan satu-satunya orang penting di sekitar Prabowo.

Namun semakin personal sebuah pemerintahan, semakin penting pertanyaan tentang siapa yang paling didengar presiden.

Kasus besar yang sekarang sudah mulai hilang dari radar pemberitaan, terkait penggerebekan aset-aset yang diduga terkait dengan mantan Jampidsus, menunjukkan ketegangan antara kepolisian dan kejaksaan, serta persinggungan aparat keamanan yang memperlihatkan bahwa di bawah permukaan pemerintahan yang tampak stabil, mungkin terdapat kompetisi institusional yang tidak sederhana. Yang mungkin membuat sebagian publik bertanya, kemana loyalitas dan arah tujuan gerak masing-masing alat negara ini?

Walaupun seperti mengutip perkataan Prof. Mahfud MD: "Silakan berlomba-lomba untuk saling membongkar korupsi. Itu bagus untuk pemberantasan korupsi." Ia mungkin lebih senang melihat para elit atau institusi bertengkar dan membuka aib korupsi masing-masing, daripada mereka bersatu untuk saling melindungi kejahatan.

Namun dalam sisi etika pemerintahan yang baik dan efektif, Presiden bukan hanya diuji dari kemampuan memimpin kabinet.

Ia juga diuji dari kemampuannya memastikan bahwa seluruh kekuatan di bawahnya tetap tunduk pada satu hukum.

Ketika bambu masuk politik

Menjelang dini hari, Jum’at 28 Agustus 2026, media sosial dan media mainstream mulai memberitakan munculnya kelompok sipil, yang kemudian dikaitkan dengan GRIB Jaya.

Rantai komandonya belum jelas.

Karena itu kesimpulan harus ditahan.

Namun satu prinsip tidak boleh ikut kabur.

Keamanan adalah urusan negara.

Ketika kelompok sipil mulai mengambil fungsi pengamanan dengan bambu dan otot, politik memasuki wilayah berbahaya.

Indonesia memiliki sejarah panjang tentang kelompok informal yang muncul dalam situasi konflik.

Nama berubah.

Seragam berubah.

Alasan berubah.

Tetapi setiap kali kekerasan mulai keluar dari institusi resmi, warga biasa selalu menjadi kelompok yang paling rentan.

Dan malam itu, kerentanan itu mempunyai nama.

Bambang yang tak kunjung pulang

Bambang Setiyawan adalah pedagang cermin.

Ia bukan aktivis.

Bukan anggota partai.

Bukan pemimpin demonstrasi.

Hari itu istrinya, Sudarsi, melihat situasi di sekitar Pejompongan semakin ramai. Ia meminta toko ditutup lebih awal.

Bambang menurut.

Ia bahkan masih sempat membantu mengantar tetangga yang sakit ke rumah sakit.

Malamnya, ketika situasi tampak mulai mereda, Bambang keluar rumah lagi.

Keluarganya tidak terlalu khawatir. Ia sudah terbiasa melihat keramaian di sekitar lingkungan tempat tinggalnya di Pejompongan, sebuah kawasan hunian menengah bawah, yang secara geografis berdekatan dengan pusat-pusat kekuasaan Republik. Kadang, ketika ada orang yang membutuhkan, Bambang membantu memberi air untuk membasuh wajah massa maupun aparat yang perih karena gas air mata.

Sebuah tindakan kecil.

Barangkali terlalu kecil untuk pernah masuk berita.

Tetapi justru hal-hal kecil seperti itulah yang membuat seseorang dikenang oleh keluarganya.

Malam itu Bambang tidak pulang.

Waktu semakin larut.

Sudarsi menunggu.

Keluarga mulai mencari.

Kemudian sebuah video beredar.

Anaknya mengenali ayahnya.

Bambang terlihat diseret dan dipukuli.

Ia kemudian ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Bambang meninggal.

Pada titik itu, seluruh perdebatan tentang siapa mengatur siapa terasa terlalu mewah.

Elite boleh membicarakan 2029.

Mantan presiden boleh menjaga pengaruh.

Presiden boleh mengonsolidasikan kekuasaan.

Relawan boleh berbicara tentang perubahan sejarah.

Aktivis boleh memperjuangkan demokrasi.

Kelompok sipil boleh merasa sedang menjaga keadaan.

Tetapi Bambang hanya ingin kembali ke rumahnya.

Dan ia tidak pernah sampai.

Di luar rumah, Jakarta perlahan kembali tenang.

Di dalam rumah itu, seseorang masih ditunggu.

Ada kursi yang biasanya ditempati.

Ada toko cermin yang biasanya dibuka bersama.

Ada rutinitas kecil yang tiba-tiba berhenti.

Kota bisa memulihkan lalu lintas dalam beberapa jam.

Sebuah keluarga belum tentu bisa memulihkan kehilangan sepanjang hidupnya.

Menjelang 2029

Peristiwa 27 Agustus 2026 belum cukup untuk dibaca sebagai tanda perubahan pemerintahan sebelum 2029.

Kepentingan Jokowi masih bertaut dengan keberhasilan Prabowo karena Gibran berada di dalam pemerintahannya.

Sebaliknya, Prabowo juga belum memiliki kepentingan untuk membuka konflik dengan Jokowi.

Yang lebih mungkin adalah perang posisi, bukan perang terbuka.

Prabowo memperkuat negara, Gerindra, dan lingkarannya.

Jokowi menjaga relawan, PSI, dan masa depan Gibran.

Pertanyaan besar baru muncul menjelang 2029: apakah formula Prabowo-Gibran dipertahankan?

Jika iya, pertentangan besar dapat ditunda.

Jika tidak, peta politik akan berubah.

Dan 2034 mungkin menjadi titik yang lebih menentukan, ketika Prabowo tidak lagi dapat maju dan pertanyaan tentang pewarisan kekuasaan menjadi terbuka.

Tetapi sebelum terlalu jauh menghitung 2029 atau 2034, ada satu pertanyaan yang jauh lebih dekat.

Siapa yang bertanggung jawab ketika pertarungan orang-orang besar akhirnya menelan orang yang bahkan tidak sedang bertarung?

Sejarah politik Indonesia terlalu sering memperlihatkan pola yang sama.

Orang besar bernegosiasi.

Orang besar berseteru.

Orang besar menggunakan jaringan.

Kadang massa.

Kadang institusi.

Kadang perantara.

Mereka selalu mempunyai kendaraan untuk pergi ketika keadaan memburuk.

Orang kecil sering tidak.

Bambang bukan pemain di papan catur itu.

Ia bahkan mungkin tidak tahu siapa sedang berhadapan dengan siapa.

Ia hanya pedagang cermin yang tinggal di Pejompongan.

Tetapi ketika bidak-bidak besar saling bertabrakan, ia yang tertimpa.

Jakarta akhirnya kembali tenang.

Lampu lalu lintas kembali berganti merah-hijau.

Jalan dibersihkan.

Barikade disingkirkan.

Orang-orang kembali bekerja.

Berita perlahan berganti dengan berita lain.

Tetapi bagi satu keluarga di Pejompongan, malam 27 Agustus 2026 belum benar-benar selesai.

Sudarsi tidak sedang menunggu siapa yang menang pada 2029.

Ia tidak sedang menghitung siapa yang akan mewarisi kekuasaan pada 2034.

Ia hanya menunggu suaminya pulang.

Dan Bambang tak kunjung pulang.

Barangkali itulah ukuran paling sederhana dari sebuah negara: bukan seberapa cepat kota dapat dibuat kembali tenang setelah kerusuhan, melainkan apakah negara mampu memastikan bahwa warga biasa yang tidak ikut bertarung tetap dapat kembali ke rumah dengan selamat.

Sebab kota yang kembali tenang belum tentu berarti semua persoalan telah selesai.

Terkadang ketenangan sebuah kota, justru dimulai bersamaan dengan kesunyian sebuah rumah, rumah yang dulu menjadi kenangan Ibu Sudarsi bersama Pak Bambang. (AWPR)

***